Pras soal Ahok marahi calon camat: Ada penyusup, pelantikan siluman

Dia tak melihat kesalahpahaman itu sampai harus memecat kepala BKD.

2015-11-27 19:28:03

Ahok

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyaksikan bagaimana marahnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat tahu ada calon lurah dan camat di acara pelantikan. Dia juga merasa aneh bagaimana bisa ada calon camat dan lurah hadir tanpa penjadwalan.

"Banyak penyusupan-penyusupanlah namanya pelantikan siluman," kata Prasetya di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/11).

Dia menilai apa yang dilakukan Ahok, sapaan Basuki, telah benar. Untuk mengganti seseorang, tentu harus ada penggantinya terlebih dahulu.

"Jadi gini loh tadi contohnya. Pak gubernur udah dapet penggantinya si A siapa, si B misalkan, B dulu posisi lo di mana. Di dinas kebersihan Pak. Nama pengganti lo? Nah Pak Ahok mungkin enggak megang datanya. datanya yang normatif saja," jelasnya.

Tapi dia yakin masalah ini tidak akan berlarut-larut sebab hanya kesalahpahaman yang masih bisa dikomunikasikan.

"Ini kurang komunikasi saja. Kalau saya sebagai pemimpin, ini kan siapa yang mau diganti? 30 orang. 30 Orangnya harus udah dibaca gubernur. Tinggal cari deh stafnya siapa. Ini gimana kelakuannya. Semua proses yang tahu kan hanya BKD, sekda, dan gubernur. Tapi kalau yang tadi kan enggak, gubernur kan enggak tahu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menilai apa yang terjadi kali ini karena perombakan jabatan yang belum matang.

"Gegabah. Kita minta supaya jangan ada penyusupan. Karena biar lurah camat bekerja. Lurah camat ya sudah stay dulu. supaya dia konsentrasi," kata Djarot.

Dia menilai untuk mengganti orang memang harus ada penggantinya sehingga tak ada jabatan kosong.

"Makanya tadi banyak yang enggak dipanggil. Karena dia pengganti, cuma tadi penekanannya yang lurah camat itu sebetulnya. Idealnya memang kalau ada mutasi seperti ini, yang bersangkutan harus tahu. dia di posisi jabatan apa," tambahnya.

Tapi dia tak melihat kesalahpahaman ini murni kekeliruan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Suradika. Dia pun tak melihat kesalahan itu sampai harus membuat Agus dipecat.

"Enggak juga (dipecat). Mungkin karena waktu yang sangat mepet. Masalah waktu, kita enggak menyalahkanlah. Tapi kan idealnya kalau saya melantik Pak Pras, Pak Pras sudah tahu dong jabatannya apa. Sekarang kalau mau jujur persoalannya kalau pelantikannya itu jumlahnya sampe ratusan bahkan ribuan, maka butuh perencanaan yang matang betul. Ketika saya dapat undangan pelantikan maka saya harus tahu saya akan dilantik sebagai apa, inspektur, atau camat," pungkasnya.

(mdk/lia)