Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok dinilai tak jelas rombak SKPD karena temuan pemborosan anggaran

Ahok dinilai tak jelas rombak SKPD karena temuan pemborosan anggaran Ahok. ©2013 Merdeka.com/Faqih F

Merdeka.com - Sekretaris Komisi A bidang Pemerintahan DKI Jakarta Syarif mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merombak jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut dia, mutasi dan pencopotan yang dilakukan Ahok terkait dengan banyaknya temuan pemborosan anggaran di Dinas DKI Jakarta ketika melakukan penyisiran draf usulan anggaran Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tak jelas.

"Katanya disebabkan main anggaran, mungkin bagus menurut Pak Ahok. Mungkin ini yang dia bilang bersih-bersih. Sekilas memang bagus, tetapi kalau dicermati perombakan ini tidak punya indikator yang jelas," kata Syarif ketika dihubungi, Jumat (27/11).

Syarif mengatakan perombakan itu terlalu cepat dilakukan dan cenderung terburu-buru. Menurut dia, belum tentu kepala dinas berniat melakukan pemborosan anggaran karena draf yang diajukan masih bersifat usulan.

Dia mengkhawatirkan pencopotan dan mutasi kepala dinas justru akan menghambat pembahasan KUA-PPAS yang hingga kini tak kunjung rampung. Hal tersebut lantaran kepala dinas baru harus mempelajari dan memahami perubahan usulan anggaran yang sudah diperbaiki Ahok dan mempresentasikannya kepada Banggar DPRD.

Seharusnya, menurut Syarif, Ahok harus menunggu tahun anggaran 2015 selesai dan pergantian tersebut ideal jika dilakukan sejak tahun anggaran 2016 mendatang.

"Kalau kita perhatikan perombakan ini refleksi dari kekecewaan Ahok, bukan atas dasar pertimbangan obyektif. Menurut saya Pak Ahok reaksional terlalu cepat bereaksi, mestinya diklarifikasi dulu secara tuntas baru diberikan tindakan dalam bentuk peringatan tegas dan keras, bukan mencopot begitu," jelasnya.

Meski demikian, dia menghargai upaya dari Ahok. Lanjutnya, Ahok mempunyai hak prerogatif untuk mengganti dan mencopot jajaran SKPD-nya kapanpun dia mau selama langkah tersebut untuk perbaikan kinerja.

"Tetapi semua kembali kepada Gubernur, itu hak mutlak Gubernur mengganti atau mempertahankan kedudukan SKPD. Padahal mereka katanya hasil seleksi yang sering disebut hasil pilihan yang terbaik kan," tuturnya saat dikonfirmasi.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Ahok Kembali ke Politik, Timnas AMIN: Kalau Mengikuti Perubahan Menguntungkan Buat 01

Ahok Kembali ke Politik, Timnas AMIN: Kalau Mengikuti Perubahan Menguntungkan Buat 01

Ahok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya

Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya

Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank

Penjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank

Hal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Selengkapnya
Beda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan

Beda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.

Baca Selengkapnya
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.

Baca Selengkapnya
Ahok Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ini Respons Anies

Ahok Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ini Respons Anies

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Selengkapnya
Ahok: Saya Mau Ikut Kampanye Ganjar, tapi Dilarang Undang-Undang

Ahok: Saya Mau Ikut Kampanye Ganjar, tapi Dilarang Undang-Undang

Ahok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya