Plt DKI sebut pasukan oranye ikut kampanye diskorsing buat efek jera
Plt DKI sebut pasukan oranye ikut kampanye diskorsing buat efek jera. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menilai hal ini sebagai bentuk shock teraphy untuk memberikan efek jera agar PHL lainnya tidak terlibat politik dan bisa menjaga netralitas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap pada keputusannya untuk memberikan skorsing kepada Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan atau pasukan orange yang tertangkap kamera sedang melakukan kampanye salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menilai hal ini sebagai bentuk shock teraphy untuk memberikan efek jera agar PHL lainnya tidak terlibat politik dan bisa menjaga netralitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, "kebijakan ini untuk mendidik para PHL yang lainnya yang ada ada di ibu kota agar bisa menjaga netralitas apalagi ketika sedang menggunakan atribut," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (28/11).
Jumlah PHL di DKI Jakarta mencapai 81 ribu orang, Sumarsono menilai sanksi skorsing bisa memberikan efek jera.
"Ya kalau nanti semua ikut kampanye siapa yang menangani sampah di Jakarta dong semua malah sibuk ikut kampanye. Ini sebagai peringatan. Skorsing itu peringatan, kalau diberhentikan saya juga enggak setuju," tegasnya.
Menurut Sumarsono, sanksi hanya berupa pemberian Surat peringatan (SP) tidak akan berpengaruh. Pemberian skorsing ini termasuk sanksi ringan. Sanksi ini berlaku hingga akhir kontrak selesai, yakni Desember mendatang.
"Kalau diberhentikan itu sanksi berat, tapi kalau skorsing itu sanksi yang mendidik. Ini harus kami lihat sebagai bentuk pembelajaran yang mendidik supaya terjadi kedisiplinan," tandasnya.
Baca juga:
Dugaan pelanggaran etik Anas Efendi, Soni tak mau intervensi Bawaslu
Buntut penggerebekan gay, Pemprov DKI akan sanksi Kalibata City
Pemprov DKI ingin pemuda internasional saling bersahabat
Ini tanggapan Plt Gubernur soal guru di DKI penyebar isu rush money
Bantah tudingan Ahok, Sumarsono berdalih hanya mempercepat anggaran