PKS Soroti Lambatnya Rumah DP 0 Rupiah dan Pelayanan Warga DKI

"DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira mengganggu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ujarnya.

2019-10-15 20:30:00

DP rumah nol rupiah

Masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memasuki waktu dua tahun. Fraksi di DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah program yang belum terlaksana. Fraksi PKS menilai ada sejumlah kendala dalam program kerja Anies Baswedan khususnya rumah DP nol rupiah. Menurut Anggota Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, pelaksanaan kebijakan rumah DP nol rupiah itu kurang cepat.

"Kalau saya melihat secara umum program jalan. Tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala. Misalnya di DP nol rupiah itu. Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Kendala itu kan bukan hanya di Pak Anies saja, namun hal-hal lain yang terkait," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Suhaimi meminta agar program rumah DP nol rupiah di lokasi lain disegerakan dan prosesnya dipercepat. Kendala yang mengganggu terlaksananya program ini juga harus segera ditindaklanjuti.

"DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira mengganggu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ujarnya.

Hal yang menjadi PR Anies menurutnya soal pelayanan yang perlu ditingkatkan. Sementara untuk pembangunan harus mengacu pada RPJMD. Setiap anggaran yang diusulkan untuk pembangunan harus berpatokan pada RPJMD. Jika tak sesuai, maka DPRD akan melakukan evaluasi.

Suhaimi juga mengingatkan Anies soal naturalisasi sungai yang menjadi janji kampanye. Naturalisasi sungai menjadi salah satu program mengatasi banjir.

"Itu (naturalisasi) juga termasuk. Artinya program yang dijanjikan oleh Pak Anies, janji kampanye harus dipenuhi. 23 janji itu kemudian di-breakdown menjadi program yang diangkat. Itu harus dipenuhi sepenuhnya. Dipercepat, yang belum juga harus segera dimulai, supaya lima tahun nanti masyarakat melihat janji itu terpenuhi semuanya. Nah kita (DPRD) ngawal," jelasnya.

Janji Anies yang menurutnya sudah terealisasi yaitu pembangunan rumah DP nol rupiah, penertiban Alexis, reklamasi, dan KJP (Kartu Jakarta Pintar). Kendati demikian menurutnya masih ada catatan-catatan di lapangan yang perlu diperbaiki.

"Seperti DP nol rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah. Kedua, percepatannya di beberapa wilayah. Saya kan di dapil enam, akan dibangun berikutnya. Itu kan butuh dipercepat," pungkasnya.

(mdk/ded)