Mengenal Mantan Kepala Bappeda Era Ahok Yang Ikut Tes Sekjen KPK

Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sosok Tuty merupakan garda terdepan dalam perencanaan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI. Bahkan, dia juga sosok penting dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya penyusunan Raperda

2019-01-05 06:51:12

KPK

Tuty Kusumawati menjadi salah satu kandidat perempuan di antara enam orang yang berhak mengikuti tes wawancara sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Proses seleksi dengan Pimpinan KPK akan diselenggarakan pada Senin, 7 Januari 2019.

Sejak 2018, Tuty menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Namun, pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sosok Tuty merupakan garda terdepan dalam perencanaan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI. Bahkan, dia juga sosok penting dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya penyusunan Raperda.

Tak hanya itu, ketika menjadi Kepala Bappeda pun Pemprov DKI Jakarta sempat meraih empat penghargaan terbaik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Empat penghargaan tersebut antara lain Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Tingkat Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tertinggi Tahun 2015, dan kategori Tingkat Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak pada Tahun 2013-2015.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan saat proses wawancara dengan pimpinan KPK, Panitia Seleksi (Pansel) akan memilih tiga nama kandidat untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Nantinya, Jokowi akan memilih satu nama sebagai Sekjen KPK definitif.

"Setelah itu, jika terdapat 3 calon yang dipandang memenuhi kualifikasi akan diajukan pada Presiden RI untuk kemudian dipilih satu di antaranya," ujar Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (4/1).

Dia mengatakan, pihaknya meminta masyarakat memberikan informasi serta masukan apabila mengetahui tentang latar belakang Sekjen KPK. Masukan tersebut dapat disampaikan masyarakat melalui email atau surat elektronik pengaduan@kpk.go.id.

"Informasi dari masyarakat dan informasi yang telah kami dapatkan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk proses berikutnya," jelas Febri.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)