Klarifikasi Dinas KPKP Jakarta Usai Heboh Program BPJS Kesehatan Hewan
Menurut dinas terkait, BPJS yang akan diberikan untuk hewan beda dengan yang berlaku pada manusia.
Heboh kabar Pemprov Jakarta bakal membuat program BPJS Kesehatan hewan yang dimotori Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta. Kepala DKPKP Jakarta Hasudungan Sidabalok meluruskan kabar tersebut.
Hasudungan menyebut info yang beredar di masyarakat tidak benar. Katanya, BPJS yang akan diberikan untuk hewan beda dengan yang berlaku pada manusia. Konteks program yang digagas dinasnya memberikan subsidi atau potongan harga untuk pelayanan kesehatan hewan, khususnya bagi pemilik hewan dari kalangan kurang mampu.
"Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga kalau BPJS kan ada iurannya. Wacana untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan," kata dia saat dikonfirmasi di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (13/6).
Dia menambahkan, sistem subsidi atau potongan harga yang dimaksud akan berlaku saat pemilik membawa hewannya untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Wacana program ini masih dalam tahap perencanaan awal dan memerlukan kajian komprehensif sebelum bisa diimplementasikan.
Sebelum direalisasikan, kata Hasudungan, Dinas KPKP lebih memilih untuk mempersiapkan sarana prasarana terlebih dahulu, seperti menambah Puskeswan karena untuk saat ini Jakarta baru memiliki dua Puskeswan, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI-P Hardiyanto Kenneth mendorong wacana layanan BPJS hewan untuk pemilik yang kurang mampu karena tidak semua pemilik hewan di Jakarta memiliki kondisi ekonomi yang memadai.
“Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” kata Kenneth.
Layanan BPJS hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi peliharaan melalui microchip yang bertujuan untuk pendataan.
Oleh karena itu, Kenneth berharap agar Puskeswan Ragunan menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Sebab, dia menyoroti Puskeswan Ragunan telah memiliki kemajuan pelayanan yang signifikan.
“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” kata dia.