Ketua KPK berharap Pemprov DKI bersih di bawah Jokowi-Ahok

Dalam pidatonya, Abraham juga mendukung adanya program Pemprov DKI Jakarta berupa lelang jabatan.

2014-03-04 11:31:22

Jokowi ahok

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini ditunjukkan keduanya lewat penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Acara ini dihadiri Ketua KPK Abraham Samad, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ). Selain itu, hadir juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

"Kita berharap bahwa pada masa pemerintahan Pak Jokowi-Ahok ini Pemprov DKI turut membantu membersihkan jajaran pemerintahannya dari praktik penyuapan," kata Abraham Samad di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/3).

Dalam pidatonya, Abraham juga mendukung adanya program Pemprov DKI Jakarta berupa lelang jabatan, dari mulai Kepala Sekolah sampai tingkat Pemerintahan Lurah dan Camat.

Ia menambahkan, Program Lelang Jabatan yang digadang oleh Jokowi tersebut dapat menciptakan iklim kompetisi dalam kinerja para PNS, sehingga modus-modus penyuapan dapat dihindari dengan inisiatif dari dalam diri pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

"Lelang jabatan itu menimbulkan semangat bagi para PNS di Pemprov DKI untuk bekerja lebih baik, demi pengembangan karier mereka sendiri. Jika sudah demikian, semoga budaya suap-menyuap bisa pelan-pelan ditinggalkan," ujarnya.

Abraham berharap, setelah penandatanganan kerja sama ini, "Pemprov DKI Jakarta menjadi contoh untuk pemberantasan gratifikasi."

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengemban tanggung jawab yang berat. Sebab tahun ini ada Rp 72 triliun yang harus dibelanjakan.

"Jadi saat ini, APBD DKI itu Rp 72 triliun. Bayangkan itu tanggung jawab sebesar apa? Saya saja memegang anggaran waktu di Solo itu hanya Rp 3,5 triliun dalam lima tahun. Maka yang harus dilihat adalah bagaimana Rp 72 triliun ini benar-benar bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi .

(mdk/ren)