Kasus taman BMW, Jokowi dinilai tidak paham administrasi

Jokowi menggunakan dan menerima dua sertifikat berdasarkan SK hak pakai tahun 2003.

2014-05-22 00:31:00

Jokowi ahok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai tidak paham administrasi karena pengelolaan Taman BMW, Jakarta Utara menggunakan Surat Keputusan (SK) hak pakai yang sudah kedaluwarsa. Padahal, saat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo , Taman BMW telah menjadi aset Pemprov DKI Jakarta.

"Dalam kasus pengelolaan Taman BMW, jelas sekali Jokowi tidak paham soal administrasi. Taman BMW itu sudah menjadi aset Pemda DKI berdasarkan BAST atas Kewajiban Pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2007. Tapi Jokowi justru menggunakan dan menerima dua sertifikat berdasarkan SK hak pakai tahun 2003 yang sudah kedaluwarsa. Ini bisa menjadi mal-administrasi," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/5).

Prijanto menilai hingga saat ini masih banyak persoalan pengelolaan tanah BMW yang masih belum selesai. "Bagaimana mungkin sertifikat tanah hanya 12 hektar untuk menguasai seluruh lahan? Saya tidak habis pikir untuk masalah besar dan serius seperti ini kok Jokowi bisa tidak mengerti," katanya.

Menurut Prijanto, saat ini taman BMW belum memiliki IMB sama sekali. Padahal, Jokowi berkomitmen untuk wajib mempunyai IMB apabila ingin mendirikan bangunan baru.

"Apakah rencana peletakan batu pertama pembangunan stadion di atas tanah BMW tersebut sudah memiliki IMB? Kalau toh ada IMB, apakah stadion tersebut berdiri di atas tanah 12 ha yang posisinya menepi dan memanjang? Apakah ini karakter Jokowi suka melanggar aturan? Apakah Jokowi akan mengulangi kesalahan seperti kasus monorail? Belum ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) tapi sudah meletakkan batu pertama," jelas dia.

(mdk/has)