Merdeka.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto telah melaporkan dugaan korupsi dalam pembebasan lahan di atas proyek stadion di Taman BMW, Jakarta Utara. Prijanto mengendus ada kerugian negara dalam proses pembebasan lahan tersebut.

"Yang kami urus adalah proses penyerahan kewajiban fasos-fasum dari pengembang ke Pemda DKI itu benar apa enggak. Di situ ada dua alat, berita acara serah terima (BAST) dan surat pelepasan hak (SPH) yang di lampirannya. Kalau dibaca teliti, patut diduga keras terjadi kerugian negara," kata Prijanto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/11).

Karena itu, dia hari ini bersama AM Fatwa dan beberapa keluarga ahli waris mengadukan masalah ini ke KPK. Di KPK, Prijanto ditemui oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.

Dalam BAST dari pengembang kepada Pemprov DKI seluas 26 hektare, tapi dalam SPH dari pemilih tanah ke pengembang sebesar 12 hektare. Artinya ada 14 hektare tanah yang bernilai miliaran itu hilang.

"Bukti barunya antara lain di berita acara serah terima dikatakan menyerahkan tanah di daerah Papanggo seluas 26 hektare lebih. Surat pelepasan hak ada 5, kalau dijumlah cuma 12 hektare. Padahal DKI sudah mengumumkan sebagai aset 26 hektare, terjadi pembohongan publik tidak? Kedua tanah BMW itu ada di Kelurahan Papanggo (Tanjung Priok), tapi 5 SPH di lampiran, ada 4 SPH yang di Kelurahan Sunter Agung. Jauh atau dekat, pikir sendiri ini benar atau salah," beber Prijanto.

Prijanto menjelaskan, berita acara serah terima itu dari pengembang ke Pemprov DKI saat itu ditandatangani pada 8 Juni 2007. "Terus 7 Oktober kan pergantian gubernur baru. Pelaksana berita acara serah terima itu berarti gubernur yang baru. Setelah pilkada 2012 beralih ke Jokowi, pikir sendiri," katanya.

Dalam berita acara, serah terima pengembangnya adalah PT Agung Podomoro. Pengembang besar itu mewakili tujuh pengembang lainnya.

"Antara lain PT Astra Internasional, PT Subur Brothers. Tapi di BAST itu menyebut 7 pengembang, tapi dua pengembang ini dalam persidangan mengatakan tidak ada hubungan dengan taman BMW. Kewajiban kami sudah selesia, jadi ada pencatutan nama PT kalau saya baca begitu," jelasnya.

Prijanto mengaku baru melaporkan ke KPK setelah ia memahami duduk persoalannya. Ia mengadukan kasus ini untuk membantu Pemprov DKI dalam menangani kasus taman BMW.

"Saya ngertinya justru setelah tidak jadi Wagub. Pada waktu saya jadi Wagub, staf sama gubernur cuma bilang tanah BMW adalah kewajiban fasos-fasum dari pengembang yang sudah diserahkan DKI dan sudah masuk aset. Kalau Anda membaca aset DKI, mesti ada tanah BMW itu senilai Rp 737 miliar lebih. Kalau sudah masuk aset dan kamu tanya surat tanahnya mana, kok tanahnya tidak dikuasai, itu bener apa tidak? Silakan jawab," terangnya.