Ini penjelasan DKI, serapan APBD sempat terdeteksi 0%

Menurutnya sempat terjadi kesalahan dalam Sistem Monitoring Informasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

2016-04-26 13:17:52

APBD DKI

Sampai akhir triwulan pertama, serapan APBD DKI Jakarta 2016 disebut-sebut masih nol persen alias nihil. Namun belakangan, DKI melarat penjelasan soal serapan nol persen tersebut.

Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta, Michael Rolando, mengatakan, sampai bulan Apri, serapan APBD DKI 2016 telah mencapai 13,86 persen. Mengingat pembahasan APBD DKI Jakarta 2016 sudah disahkan pada 2 Januari 2016, sehingga belanja tidak langsung dan langsung sudah dapat berjalan.

"Penyerapan enggak mungkin 0 persen. Dari awal 2 Januari udah diketok otomatis bisa langsung jalan. Sekarang itu 13,86 persen," kata Michael di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/4).

Soal serapan nol persen, dia coba meluruskan. Dia menegaskan, terjadi kesalahan teknis dalam Sistem Monitoring Informasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Sismontep).

"Kemendagri pakai Sismontep sejak zaman UKP4 dibangun untuk mengawasi penyerapan anggaran, dan itu nyambung sama Setneg (Sekretariat Negara), kalau gak diinput memang gak kelihatan, makanya gak ke baca (penyerapan DKI Jakarta)," tambahnya.

Menurutnya, pada tenggat waktu evaluasi triwulan pertama 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lupa memasukkan data penyerapan pada Sismontep. Mengingat pada saat ini mereka tengah disibukkan penyusunan rancangan APBD DKI Jakarta 2017.

‎"Temen-temen (Bappeda) tadi kami nyusun anggaran 2017, sibuk semua. Pada jatuh tempo triwulan pertama gak diinput. Karena sibuk mungkin makanya lupa," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen. Disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.

Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di triwulan I/2016 masih nol persen. Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan DKI Jakarta.

Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada triwulan I/2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4 persen.

(mdk/lia)