Ini jawaban Ahok tukang ojek protes motor dilarang lewat HI

Para tukang ojek meminta Ahok mencabut larangan melintas motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

2015-01-09 03:01:00

Motor Dilarang Lewat HI

Front Transportasi Jakarta (FTJ) melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut larangan melintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Menanggapi protes tersebut, Ahok mengatakan, seharusnya para tukang ojek tetap dapat mencari nafkah. Sebab masih ada jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mengantar pelanggan.

Ahok mengatakan keluhan juga datang dari banyak pihak. Ahok kukuh melaksanakan larangan melintas buat sepeda motor itu karena akibat kemacetan yang terjadi banyak menimbulkan kerugian.

"Kalau gitu siapa-siapa bisa teriak dong. Gara-gara macet rugi berapa triliun ya kan? Pokoknya saya garansi kalau anak mu sakit saya kasih KJS (Kartu Jakarta Sehat) iya kan? Kalau dia sakit bayar lapor sama saya," tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1).

Suami Veronica Tan ini menilai, seharusnya tukang ojek tidak perlu khawatir akan kebutuhan pokok mereka. Kecuali jika banyak permintaan aneh-aneh untuk kebutuhan mereka.

Sebab, Ahok menilai, permasalah biaya pendidikan dan kesehatan sudah masuk dalam prioritas Pemprov DKI Jakarta. Sehingga dia mengharapkan, warga Jakarta tidak perlu neko-neko.

"Jadi Anda butuh duit apa lagi sekarang? Jadi gak usah alasan macam-macam. Kalau mau pingin ini, pingin ini mah yang gak usah kerja. Kamu mau dengerin siapa?" tutupnya.

Sebelumnya, massa yang berbaris dan berorasi umumnya bekerja sebagai tukang ojek. Mereka menilai kebijakan Ahok membatasi motor merugikan rakyat kecil, terutama pekerjaan mereka.

"Kebijakan itu sama saja membunuh wong cilik yang bekerja sebagai pengojek. Sebaliknya menyuburkan usaha jasa perpakiran yang makin marak di kawasan tersebut," kata salah seorang demonstran Kuswanto, Kamis (8/1).

Dia mengatakan, semenjak diberlakukannya larangan tersebut, penghasilan mereka semakin berkurang. Sebab pelanggan memilih moda transportasi lain. Selain itu, akses untuk mencari pengguna jasa ojek semakin sulit.

"Kami minta Gubernur dan dewan mencabut Perda Pembatasan Lalu Lintas Sepada Motor. Kami pemilik motor patuh membayar pajak secara penuh. Hak kami dalam berkendara di jalan umum juga harus dilindungi secara penuh," tegas salah seorang karyawan di kawasan Jalan MH Thamrin Anton.

FTJ mendesak Ahok untuk tidak pura-pura tahu kesengsaraan warga Jakarta kelas menengah ke bawah akibat pelarangan ini. Mereka berharap mantan Bupati Belitung Timur ini tergugah dan mencabut pelarangan motor tersebut.

"Pak Ahok harus tahu. Kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta? untuk mengurangi angka kecelakaan sepeda motor sangat tidak beralasan. Kajian itu cuma untuk menghabiskan anggaran rakyat," tutup massa lainnya.

(mdk/dan)