Ingin legalkan becak, Pemprov DKI revisi Perda tentang Ketertiban Umum
Masdes belum bisa membeberkan detail revisi dan apakah revisi perda itu akan masuk dalam program legislasi daerah 2019. Menurutnya, yang mengusulkan revisi Perda itu adalah Satpol PP DKI Jakarta bukan Dishub.
Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Tujuannya guna mengakomodasi becak agar dapat kembali beroperasi di ibu kota.
"Kalau becak kan kita sudah sepakat tunggu Perda. Kan revisi Perda lagi dikeluarin oleh Biro Hukum sama Satpol PP," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Arouffy, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/10).
Masdes belum bisa membeberkan detail revisi dan apakah revisi perda itu akan masuk dalam program legislasi daerah 2019. Menurutnya, yang mengusulkan revisi Perda itu adalah Satpol PP DKI Jakarta bukan Dishub.
"Kalau belum ditetapkan kan saya enggak bisa pastikan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko enggan berkomentar soal revisi Perda Ketertiban Umum.
"Saya enggak mau komentar dulu masalah itu," ujarnya.
Sebelumnya, Anies mengakui rencana pelegalan becak di Jakarta merupakan bagian dari kontrak politik Anies-Sandi dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu yang ditandatangani Anies-Sandi pada 2 Oktober 2016.
Hal itu menurut dia bukan sebuah beban atau belenggu, melainkan janji yang sudah sewajarnya ditepati. "Kalau saya berjanji, saya harus melunasi," ucapnya beberapa waktu lalu.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Duduk bareng demonstran, Anies janji tuntaskan janji kampanye
Anies: Petisi Serikat Becak Jakarta salah sasaran
Purbalingga siapkan 1.000 becak wisata, tukang becak dilatih bahasa asing
Sandi soal rencana hidupkan becak di DKI: Masih dibahas
Ini becak listrik putra Amien Rais yang diserahkan ke Anies