IBC: Honor Tenaga Ahli Pidato Gubernur DKI Rp390 Juta Buat 6,5 Orang

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Rahmat menemukan adanya dugaan duplikasi anggaran dalam draf KUA-PPAS DKI Jakarta 2020. Menurutnya, ada anggaran yang dinilai tumpang tindih di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

2019-11-04 19:29:42

Anies Baswedan

"IBC melihat, temuan itu bermasalah dan ternyata proses ini memboroskan anggaran," kata Rahmat di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11).

Rahmat menyebut, salah satu temuannya yakni anggaran Honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato atau Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wagub.

Dalam anggaran tersebut, juga terdapat di anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri serta di Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kepulauan Seribu.

"Di KDH KLN honorarium tenaga ahli telah dianggarkan Rp390 juta. Anggaran ini juga ditemukan di Sudin Informatika Kepulauan Seribu, alokasinya Rp240 juta. Ini duplikasi anggaran," ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika dilihat dari variabel yang digunakan, KDH mengusulkan angka Rp390 juta untuk 6,5 orang selama 12 bulan. Harga yang diberikan untuk per satu bulan sebesar Rp5 juta rupiah.

"Ini juga tidak jelas, maksudnya seperti apa kok ada 6,5 orang, memangnya ada yang orang segitu," jelasnya.

Dia menduga, dari pembuatan daftar anggaran di awal tersebut sangatlah buruk. Padahal, DKI cukup mempunyai waktu menganggarkan dana secara optimal.

Selain itu, ia mengapresiasi langkah PSI yang telah membuka anggaran ke publik. Menurutnya ini bisa jadi cara pencegahan korupsi yang baik, mengingat tenggat waktu pembahasan yang sudah mulai selesai.

"Apalagi sempat disampaikan tinggal 2 bulan lagi. Ini jadi mitigasi potensi korupsi di RAPBD 2020. Karena, kami meyakini korupsi bisa terjadi kalau perencanaan sangat buruk," pungkasnya.

(mdk/rnd)