Haji Lulung: Ahok dong yang harus tanggung jawab UPS
Lulung mengatakan, tugas dan fungsi DPRD DKI adalah melakukan pengawasan terhadap anggaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut bertanggung jawab atas banyaknya dana siluman pada anggaran APBD 2014 dan 2015. Paling santer dibicarakan adalah pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta.
"Ahok dong yang tanggung jawab karena dia yang tender. SKPD kan yang mengatur itu," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (2/3).
Lulung mengatakan, tugas dan fungsi DPRD DKI adalah melakukan pengawasan terhadap anggaran. Dia menegaskan, dalam kasus UPS, DPRD tidak main proyek.
"Enggak ada kan, tugas kita itu kan hak bikin perda, pengawasan dan e-budgeting. Jadi tak mungkin kita tender," ujarnya.
Dia menegaskan, pihaknya tak pernah memasukkan proyek UPS dalam APBD 2015. Sebab, mekanisme tender sudah diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"SKPD kan yang ngatur-ngatur tender. Mana saja yang boleh ikut tender," ujarnya.
Baca juga:
SMK 29 akui ajukan anggaran alat fitnes buat guru dan murid
Dana siluman APBD DKI, Wagub Djarot sebut mendagri akan turun tangan
Dimyati: Jangan gulingkan Ahok seperti kasus PPP, tak enak rasanya
Soal APBD 2015, DPRD balas lapor balik Ahok ke Bareskrim & KPK
Ahok pastikan tak lobi NasDem untuk cabut hak angket
Ahok sebut DPRD DKI harus batalkan angket