Fraksi PDIP ajak partai-partai interpelasi Anies Baswedan

Fraksi PDIP ajak partai-partai interpelasi Anies Baswedan. Dengan banyaknya UU dan Perda yang dilanggar oleh Anies-Sandi dalam mengeluarkan kebijakan menjadi dasar Fraksi PDIP mengkaji hak interpelasi. "Arah kita akan ke sana," tegas Gembong.

2018-01-24 17:50:24

DPRD DKI

Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta mengajak partai-partai untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Hak interpelasi diajukan karena berbagai kebijakan yang telah dijalankan Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dinilai membuat Jakarta semakin semrawut.

Dengan berbagai kritik yang dilayangkan kepada Anies-Sandi dalam 100 hari masa kerja mereka sebagai pemimpin di Jakarta, PDIP membantah pihaknya bersitegang dengan eksekutif. Mengingat pada tahun 2017 lalu PDIP kalah bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, kritik tersebut disampaikan agar kebijakan pembangunan di Jakarta ke depan menjadi lebih baik. "Fraksi PDIP menjalankan fungsinya, fungsi kontrol. Kita memanfaatkan semaksimal mungkin fungsi kontrol untuk mengawal jalannya pemerintahan dalam lima tahun ke depan," jelasnya, Rabu (24/1).

Dengan banyaknya UU dan Perda yang dilanggar oleh Anies-Sandi dalam mengeluarkan kebijakan menjadi dasar Fraksi PDIP mengkaji hak interpelasi. "Arah kita akan ke sana," tegas Gembong.

Pihaknya yakin ini bisa ditindaklanjuti. Mengenai rencana ini pihaknya akan segera mematangkan dan berkomunikasi dengan fraksi lain.

"Agar niat kita membangun Jakarta ke arah yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama-sama," tegasnya.

Dasar mengajukan hak interpelasi sebagai upaya saling koreksi antara legislatif dan eksekutif dan memaksimalkan fungsi pengawasan. Menurut Gembong, NasDem juga telah sepakat untuk bersama-sama mengajukan hak interpelasi. Dan pihaknya akan mengajak semua fraksi lain soal rencana ini.

"Termasuk dengan Gerindra, termasuk dengan PKS. Semua kita komunikasikan. Niat kita adalah untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan," tutupnya.

(mdk/rnd)