DPRD nilai Ahok terburu-buru dalam pengadaan 4 ribu bus

"Tetapi saya inginnya pengadaan 4 ribu bus dilakukan secara bertahap, tidak spontanitas seperti itu," kata Taufik.

2014-01-08 09:12:53

Bus Tingkat dari China

Anggota Komisi B DPRD DKI Taufik Azhar mengatakan belum mengetahui apakah anggaran pembelian empat ribu bus sudah disetujui atau belum. Menurutnya, pembahasan anggaran dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan eksekutif.

"Jadi kalau belum diketok palu, kita belum tahu apakah disetujui atau tidak. Soalnya proses pembahasan RAPBD DKI 2014 ada di tangan Banggar DPRD DKI," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/1).

Taufik menilai rencana pembelian empat ribu bus secara langsung ini terlalu terburu-buru. Seharusnya pengadaan dilakukan secara bertahap. Karena masih harus melakukan perbaikan sarana prasarana jalan, halte dan jembatan penyeberangan orang.

"Pada prinsipnya sih, jika di lapangan keberadaan ribuan bus tersebut tidak ada masalah ya tidak apa-apa. Tetapi saya inginnya pengadaan 4 ribu bus dilakukan secara bertahap, tidak spontanitas seperti itu," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus melihat kesiapan sarana dan prasarana untuk menampung empat ribu bus. Jangan sampai ini menjadi kendala sehingga akhirnya ribuan bus tersebut tidak optimal beroperasi.

"Sekarang sarana dan prasarana lalu lintas belum mencukupi untuk menampung 4 ribu bus itu. Coba bayangkan 4 ribu bus beroperasi, tetapi sarana dan prasarana tidak dirapikan, yang ada bus-bus itu cuma nongkrong saja. Kan mubazir jadinya," tegas Taufik.

Dengan melihat kondisi ini, Taufik mengusulkan, lebih baik Pemprov DKI Jakarta mendatangkan bus secara bertahap. Misalnya, 200 unit bus setiap enam bulan sekali, sehingga dapat diselesaikan dalam jangka waktu menengah. Bukan dengan jangka waktu yang pendek dengan kesan terburu-buru dan akan menimbulkan persoalan baru.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan anggaran pengadaan empat ribu bus baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

(mdk/did)