DPRD DKI tak masalah ibu kota pindah dari Jakarta

DPRD DKI tak masalah ibu kota pindah dari Jakarta. Pemindahan ibu kota tidak berdampak buruk pada Jakarta. Sebab, yang dipindah hanyalah pusat pemerintahan. Sedangkan pusat perekonomian dan bisnis tetap ada di Jakarta.

2017-07-05 20:33:00

Ibu Kota Pindah

Wacana pemindahan ibu kota negara kembali muncul ke permukaan. Sesungguhnya, wacana pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi yakin pemindahan ibu kota tidak akan berdampak buruk pada Jakarta. Sebab, yang dipindah hanyalah pusat pemerintahan. Sedangkan pusat perekonomian dan bisnis tetap ada di Jakarta.

"Itu kan termasuk program Pemerintah. Enggak (memengaruhi ekonomi di Jakarta), kayak Amerika. Jadi aman tidak ada masalah karena buat perekonomian basis bisnis ada di Jakarta," kata Prasetio di Balai Kota Jakarta, Jakarta, Rabu (5/7).

Menurutnya, pekerjaan rumah (PR) dari wacana pemindahan ibukota negara hanyalah terkait sistem pengaturan pemerintahan saja. Yaitu cara mengatur pemerintahan dari seluruh Indonesia.

"Presiden pindah, ekonomi tetap berjalan. Yang penting kan sistem permasalahan di lapangan kan seperti di kantor-kantor lainnya. Bagaimana memanage Jakarta Jawa Sumatera," kata dia.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta juga berdampak positif kepada pemerintah daerah. Sebab, saat ini jelas sekali terlihat ketimpangan ekonomi di Pulau Jawa dengan wilayah Indonesia lainnya.

"Kita mau mendongkrak Pemda yang lainnya kalau sekarang kan perekonomian ada di Jawa kan jadinya timpang. Sekarang kan pertumbuhan ekonomi minimal harus ada perimbangan di seluruh Indonesia. Sebagai ibukota negara di Jakarta iya, tetapi sekarang kita lihat di NTT, Kalimantan semua jomplang," jelasnya.

Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, hingga kini belum ada pembicaraan dengan pemerintah pusat terkait wacana tersebut. Perlu dipertimbangkan kajian dan urgensi tentang pemindahan ibu kota negara. Selain itu juga bila wacana tersebut benar terjadi tak akan ada perubahan yang signifikan terhadap APBN.

"Sebetulnya perpindahan Pemerintah pusat ke sana tidak masalah ke keuangan APBN saja sama dengan di sini pengeluaran sama. Kan Presiden punya pesawat ya pakai pesawatnya, emang operasionalnya dia, tapi dia Presiden kan melihat yang lebih global bahwa pembangunan harus sama jadi pembangunan di Indonesia ini harus baik," ucapnya.

(mdk/noe)