DPRD DKI duga ada korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta
Inspektorat Pemprov DKI sudah menemukan kesalahan-kesalahan dalam pengadaan bus tersebut.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menduga pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) terindikasi kasus korupsi. Untuk itu, ia setuju jika kasus tersebut dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Silakan. Kalau benar kan tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang salah, ya masuk kejaksaan pengadilan dong. Tetapi memang ada indikasi kesitu (korupsi)," ujar Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jakarta Senin (24/2).
Prasetio meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan kasus pengadaan bus tersebut ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Indikasinya ada memang ke arah penyelewengan. Sekarang lagi di Inspektorat. Sekarang pingginnya saya cepat kirim ke Gubernur jangan dilambat-lambatin," kata dia.
Menurut Prasetio, Inspektorat Pemprov DKI sudah menemukan kesalahan-kesalahan dalam pengadaan bus tersebut. Namun, Prasetio enggan membeberkan nama-nama yang terlibat dalam pengadaan bus tersebut.
"Ada indikasi itu masuk ke dia lambat padahal mah sudah ketemu kesalahannya. Saya tidak bisa ngomong. Sekarang Inspektorat yang seharusnya masuk ke ranah hukum," pungkas dia.
Baca juga:
Soal bus karatan, Ahok sebut dugaan kerugian Rp 3,8 M kecil
Ahok akan rekrut sopir Kopaja untuk Bus Transjakarta
Soal bus karatan, Jokowi persilakan DTKJ lapor ke KPK
Ahok persilakan KPK periksa kasus bus berkarat di Pemprov DKI
Banjir, Transjakarta Koridor VIII dialihkan masuk tol