Ahok targetkan semua jalan dipasang Terminal Parkir Elektronik
Tarif parkir TPE yang dibuat perjam diyakini Ahok membuat warga jera bawa mobil pribadi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengaku, telah memiliki sejumlah rencana baru untuk terus membenahi sistem perparkiran di ibu kota. Dirinya berharap, pihaknya bisa segera memasang terminal parkir elektronik (TPE), di seluruh wilayah DKI Jakarta.
"Kita ingin semua jalan dikenakan TPE, dan kita boleh naikin. Jadi konsep TPE itu untuk mengendalikan jumlah kendaraan. Bukan soal tarif parkirnya," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/9).
"Intinya kita ingin narik orang jangan parkir di situ. Kalau kamu parkir mahal per jamnya, kamu mau parkir situ nggak? Nggak kan? Kamu pasti parkir di pinggiran yang agak murah. Nah, di pinggiran itulah kita kasih bus tingkat gratis," katanya menambahkan.
Selain itu, Ahok juga berencana memberi gaji kepada para juru parkir, sebesar dua kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Sebab, selain untuk membantu penghasilan dan penghidupan para juru parkir tersebut, dirinya juga ingin agar tempat-tempat parkir menjadi lebih teratur dengan kinerja mereka.
"Kita kalau sudah lelang besar, kita mau kasih dua kali UMP supaya mereka cukup penghasilannya," ujar Ahok.
Diketahui, Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah saat ini sedang menyiapkan revisi Pergub Nomor 64/2011, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di dalamnya terdapat pasal tentang parkir on the street. Andri menyebut, nantinya sistem upah bagi para juru parkir juga akan direvisinya.
Menurut Andri, apabila target pendapatan parkir on the street sebesar Rp 1,8 triliun per tahunnya tercapai, maka Pemprov DKI pun bisa menaikkan gaji para juru parkir sampai sebesar dua kali lipat dari UMP.
Baca juga:
Kantornya mau dibongkar jadi rusun, ini kata Kasudin Naker
Ahok tawarkan Bawaslu aplikasi digital awasi Pilkada DKI 2017
Tak ramai pengunjung, Blok G Tanang Abang akan dibongkar Ahok
Ahok curhat tak pernah diajak Jokowi blusukan lagi
Ahok: Orang malas bayar pajak karena sistemnya rumit
Ahok buka kawasan Monas untuk buruh berdemo
Gandeng Dirjen Pajak, Ahok sosialisasi pajak 1 persen bagi UMKM