Ahok tawarkan Bawaslu aplikasi digital awasi Pilkada DKI 2017

Merdeka.com - Untuk mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menawarkan program Smart City dengan aplikasi Qlue kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ahok bahkan mengklaim, anggaran yang dibutuhkan untuk pengawasan dengan metode ini akan lebih murah, dibanding anggaran yang diminta Bawaslu untuk pembayaran upah tenaga pengawas Pilkada.

"Makanya saya tawarkan ke mereka (Bawaslu). Anggaran yang dibutuhkan sangat murah dengan memanfaatkan Smart City. Saya juga sudah minta ke Pak Setiadji (Kepala UPT Smart City)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/9).

Ahok menilai, penggunaan sistem Smart City ini dapat menekan biaya yang membeludak, seperti yang diajukan pihak Bawaslu sebesar Rp 98 miliar. Selain itu, Ahok pun yakin jika efektivitas penggunaannya juga akan lebih baik.

Ahok mengaku masih belum yakin untuk menggelontorkan dana yang diminta Bawaslu. Sebab, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pengajuan anggaran yang sangat besar ini.

"Tidak mungkin juga pantau semua pemilih begitu banyak. Lebih baik fotonya langsung masukan ke Smart City, ketemu (kecurangan) apa, langsung lapor. Kasih notifikasi ke Panwaslu di lapangan. Saya tawarkan itu, jadi murah," ujar Ahok.

"Saya enggak tahu, harus dianalisa," pungkasnya.

Diketahui, Ketua Bawaslu DKI Mimma Sanjaya sebelumnya bertemu dengan Ahok di Balai Kota, untuk mengajukan dana bagi pembayaran upah tenaga pengawas Pilkada sebesar Rp 98 miliar.

"(Itu digunakan untuk) Bayar gaji pengawas pemilu sebanyak 996 personel. Pengawas TPS ditambah 12 ribuan, kita rekrut," ujar Mimma.