Ahok soal reklamasi: Silakan gugat ke PTUN kalau tidak setuju
"Terlalu banyak pahlawan kesiangan yang menumpang di isu ini," sindir Ahok.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku enggan kembali membahas soal aturan reklamasi teluk Jakarta. Ahok begitu dia disapa menegaskan, aturan reklamasi sudah ada sejak tahun 1995 ketika Presiden Soeharto menerbitkan keppres. Jika ada yang tidak setuju terkait hal tersebut, Ahok mempersilakan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.
"Reklamasi akan terus berjalan. Sudah ada undang-undangnya. Kalau ada yang enggak setuju, silakan ajukan gugatan ke PTUN," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (5/4).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui izin reklamasi ada di tangannya meski dalam undang-udang pemerintah pusat yang berhak menentukan izin.
"Memang aturan itu dari pusat. Tapi dalam beberapa pasal disebutkan bisa didelegasikan ke gubernur. Nah kasus yang DKI itu dilimpahkan ke gubernur," jelas Ahok.
Lebih lanjut Ahok enggan membahas secara rinci soal aturan raperda. Kata dia, terlalu banyak unsur kepentingan politik dalam kasus itu terlebih menjelang pilkada 2017 mendatang.
"Terlalu banyak pahlawan kesiangan yang menumpang di isu ini," sindir Ahok.
Baca juga:
Puluhan anggota DPRD DKI diduga disuap liburan ke AS & dapat Alphard
Cerita Ahok murka dua kali coret usulan DPRD DKI
Taktik Taufik kurangi kewajiban pengembang di proyek reklamasi
Baru 4 dari 10 pengembang pulau reklamasi yang penuhi kewajiban
Kasus reklamasi, KPK bantah tambah daftar orang yang dicekal
Kasus reklamasi, KPK bakal panggil Fauzi Bowo dan Ahok