Ahok marah ditanya jaminan tak terlibat kasus suap Podomoro

Ahok mengaku tak takut diperiksa baik oleh KPK, PPATK ataupun BPK soal harta kekayaannya.

2016-04-07 12:45:07

Ahok

Pagi ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dibuat meradang. Setelah marah dengan permintaan belasan aktivis yang memintanya menolak gelaran pameran mesin rokok, kali ini giliran wartawan televisi lokal tak luput disemprot Ahok.

Sebelum masuk ruang kerjanya, seperti biasa Ahok menyempatkan menjawab pertanyaan wartawan. Isu kasus suap pembahasan raperda zonasi yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta M sanusi masih jadi topik hangat. Penegak hukum masih menyelidiki potensi keterlibatan pihak eksekutif (dalam hal ini Pemprov DKI) dan anggota DPRD lainnya dalam pusaran kasus suap yang dilakukan PT Agung Podomoro Land.

"Pak Ahok, apa yang menjamin dan membuat kita percaya bapak bersih dari kasus suap?," tanya seorang wartawan televisi saat berbincang dengan Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (7/4).

Pertanyaan itu membuat Ahok garuk-garuk kepala. Kemudian dia menjawab dengan nada tinggi. Dia menantang wartawan itu untuk memberikan penilaian atas dirinya. Ahok menantang pihak yang menudingnya terlibat suap, agar buka-bukaan soal harta yang dimiliki.

Ahok mengaku tak takut diperiksa baik oleh KPK, PPATK ataupun BPK soal harta kekayaannya.

"Makanya tanya sederhana saja, kamu cek karakter saya saja, suruh saja periksa saya, maka saya nantang semua orang periksa gaya hidup Anda, LHKPN Anda, pajak yang Anda bayar dan harta Anda," kata Ahok.

Ahok mengatakan, biasanya pejabat bersih selalu bicara apa adanya. Ini juga untuk membuktikan pada publik bahwa dirinya bersih. "Kamu bisa tanya, kamu bisa hitung ada berapa pejabat yang berani ngomong kayak saya?," tegas mantan politisi Gerindra ini.

Untuk diketahui, kasus suap pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara tengah menyita perhatian. Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga orang tersangka, salah satunya Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi. Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.

(mdk/noe)