Calon wakilnya di Pilgub DKI diperiksa KPK, ini reaksi Ahok

Merdeka.com - Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) diperiksa KPK dalam kasus suap pembahasan raperda zonasi reklamasi teluk Jakarta. Dia adalah Kepala Badan Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuti Kusumawati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.

Ahok menilai, penyidik KPK ingin memeriksa dan mencocokkan bukti draf usulan raperda yang dimiliki eksekutif dengan milik Badan Legislatif Daerah (Balegda). Hal ini dirasa perlu, untuk melihat apakah ada keterlibatan pihak eksekutif dalam kasus suap ini.

"Mereka pengen lihat revisi. KPK mungkin akan berpikir ini eksekutif main enggak. Kalau dia main kan kelihatan dari yang dia usulin. Kan dia udah bongkar juga yang di Balegda," kata Ahok di kantor Wali kota Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Selain itu, Ahok pun mengaku mendukung langkah KPK untuk bertindak profesional dalam mengusut kasus ini. Meskipun harus memeriksa calon wagubnya di DKI tahun 2017 yakni Heru Budi Hartono. Jika dirasa perlu, dia pun menyatakan siap bila lembaga antirasuah itu akan memanggilnya untuk pengembangan.

"KPK sudah punya yang di DPRD perubahannya seperti apa, yang didebatin seperti apa. Biar KPK kerja dulu, biar profesional. Pasti dong (siap dipanggil). Kalau dipanggil dirasa enggak cukup, mencurigakan, dan perlu keterangan dari Gubernur, mencocokkan," tegasnya.

Ditambahkannya, Ahok juga berperan dalam memberikan arahan kepada anak buahnya terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara.

"Di situ banyak perintah saya, disposisi saya. Sekarang bawahan setiap rapat mesti lapor ke saya dan disampein, kronologi. Kalau KPK sudah jelas ya saya tidak dipanggil, tapi kalau mau mencocokkan bener enggak anak buahnya bohong apa enggak saya pasti dipanggil," tandasnya.

Seperti diketahui, Kepala Badan Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKIJakarta, Tuti Kusumawati memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuty diperiksa oleh penyidik terkait kasus suap terhadap DPRD DKI Jakarta oleh PT Agung Podomoro Land guna pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) zonasi reklamasi teluk Jakarta.

Tidak hanya Tuty yang dimintai keterangan sebagai saksi, penyidik juga memanggil lima orang saksi lainnya.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk AWJ (Ariesman Widjaja)," kata pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Kamis (7/4).

Lima saksi lainnya adalah Heru Budi Hartono (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sudirman Saad (Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), Gamal Sinurat (Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI). Selain tiga dari PNS, KPK juga memanggil dua orang saksi dari pihak swasta yakni Budi Nurwono dan Herdy Halim.