Ahok lantik 13 anggota Dewan Pendidikan, dari rektor hingga polisi
Dewan pendidikan menjadi bagian dari para tokoh-tokoh independen untuk memberikan masukan kepada gubernur.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melantik 13 anggota Dewan Pendidikan, Senin (30/11). Mereka berasal dari profesi rektor hingga polisi.
"Tadi saya melantik 13 anggota Dewan Pendidikan. Saya harap mereka bagi ilmu macam macam. Mereka saya harap juga kasih tahu kita dong maunya apa, diskusi, dikasih program baru, biar lebih maju," singkat Ahok di Balai Agung, Jakarta Pusat, Senin (30/11).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman mengungkapkan pemilihan anggota Dewan Pendidikan pada tahun ini lebih konkret. Karena terdiri dari beragam profesi.
"Pada tahun ini kita lebih konkret memilih individu yang juga memiliki portofolio yang juga memang memberikan bantuan kepada dunia pendidikan di DKI Jakarta. Misal ada rektor Bina Nusantara (Binus). Universitas Binus itu kan dukungannya luar biasa kepada dunia pendidikan di DKI. Terus ada tadi wakil dari Astra yang memberikan tempat pelatihan/ PKL untuk STM/SMK dan dari lainnya," ucap Arie.
Arie menjelaskan, Dewan pendidikan menjadi bagian dari para tokoh-tokoh independen yang tugasnya memberikan masukan kemudian nasihat kepada gubernur, dan juga Dinas Pendidikan. Mereka berupaya untuk ikut membantu melaksanakan tugas penyelenggara pendidikan yang lebih baik.
"Dan kita juga ada dari pihak kepolisian. Kenapa kita butuh dari petugas kepolisian? Karena memang anak-anak kita di dunia pendidikan ini memang perkembangannya banyak juga berurusan dengan polisi misal kasus tawuran, narkoba, kriminalitas. Ini akan memudahkan jika dewan pendidikan berasal dari pihak kepolisian untuk koordinasi dan penyelesaian masalahnya," tuturnya.
Lanjutnya, pendidikan ini pada dasarnya kompleksitasnya tinggi, yakni memerlukan dukungan multipelayanan pendidikan yang lebih baik.
"Dalam hal ini, tidak ada yang baku. Semuanya mengerucut kembali pada bagaimana penyelenggaraan pendidikan itu semakin baik dan tentu boleh melibatkan stakeholder untuk membantu. Keberadaan dewan pendidikan sangat perlu. Buktinya mereka sangat membantu. Mereka konkret. Kalau tidak bermanfaat, gubernur tak akan buat," tutupnya.
Baca juga:
Ahok: Lebih baik serapan rendah daripada dicolong
Ahok pangkas Rp 1,4 T dari sejumlah dinas, terbesar di Disparbud
Pembahasan KUA-PPAS selesai, Ahok serahkan ke Banggar DPRD DKI
Ahok yakin pembahasan APBD DKI 2016 tak lagi ribut dengan DPRD DKI
Ahok sebut sosialisasi perda tak perlu, Rp 1,8 T untuk bangun rusun