Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembahasan KUA-PPAS selesai, Ahok serahkan ke Banggar DPRD DKI

Pembahasan KUA-PPAS selesai, Ahok serahkan ke Banggar DPRD DKI Ahok lantik Djarot Saiful jadi Wakil Gubernur DKI. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 akhirnya selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Draf tersebut kini sudah diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI untuk dibahas dalam waktu dekat.

"KUA-PPAS hasil penyempurnaan sudah selesai dan ditandatangani Pak Gubernur. Sudah diserahkan sekaligus hard copy dan softcopy-nya ke Banggar DPRD. Sehingga Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa melanjutkan rapat pembahasan yang sempat tertunda," kata Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Meski sudah ditandatangani, Djarot mengatakan, draf tersebut tidak bisa langsung disahkan dalam bentuk penandatanganan MoU. Sebab masih harus dibahas kembali dalam rapat Banggar sampai terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

"Seharusnya, hari ini adalah penandatanganan MoU KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif. Namun, hal itu harus ditunda karena eksekutif baru menyerahkan revisi draf KUA-PPAS hari ini," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya yakin Banggar DPRD akan membahas pengesahan APBD dalam waktu dekat ini.

"Di banggar mengagendakan hal itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanpa melupakan aspek kehati-hatian dan ketelitian tentunya. Karena ini menjadi tanggung jawab antara eksekutif dan legislatif," tutupnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI

Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.

Baca Selengkapnya
Ogah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan

Ogah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan

Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak

Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak

Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.

Baca Selengkapnya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
Ahok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud

Ahok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud

Eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.

Baca Selengkapnya
Ahok Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ini Respons Anies

Ahok Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ini Respons Anies

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya