Ahok kecewa proyek sodetan Ciliwung terhambat akibat gugatan warga

Ahok juga tegur Wali Kota Jakarta Selatan karena ragu membebaskan lahan tersebut.

2016-04-28 22:36:00

Sodetan Ciliwung-KBT

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan gugatan warga Bidara Cina telah membuat proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) menjadi terhambat. Tapi pria yang akrab disapa Ahok ini menegaskan proyek ini akan tetap berjalan.

"Ya kita bor terus, harusnya pengerjaan sudah selesai. Banjir kemarin juga volume Ciliwung sudah berkurang 60 kubik per detik dibuang ke Kanal Banjir Timur. Kalau anda digugat seperti ini, jadi lambat," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/4).

Dia menjelaskan proyek ini menggunakan dua bor besar sama seperti proyek Mass Rapid Transit (MRT). Namun, karena mendapat gugatan warga Bidara Cina, satu unit bor tak dapat beroperasi. Sebab, kawasan yang akan dibor mendapat penolakan dari warga.

"Dia tuh ada dua bor. Kayak bor MRT itu ada dua bor langsung dari ujung ke ujung. Karena ada kasus sehingga tidak bisa turun, bornya satu yang jalan," jelasnya.

Selain itu, Ahok juga menilai Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana ragu-ragu dalam membebaskan lahan yang akan dilalui proyek sodetan itu. Padahal, menurutnya, tanah yang akan dibangun sodetan itu adalah sebagian tanah milik negara dan sisanya milik swasta.

"Dan sebetulnya kalau kita mau jujur, wali kota juga saya lihat memang agak sedikit ragu-ragu kemarin. saya sudah evaluasi beliau juga," cetus Ahok.

"Sebetulnya saat diajukan PTUN bisa langsung kita bereskan. Tanah-tanah negara kok, tanah orang kok, kan kita juga mau ganti rugi tanah. Dan yang punya tanah, swasta sudah baik hati loh," sambungnya.

Terlebih lagi, lanjut Ahok, pihak swasta yang berhak atas lahan itu telah berbaik hati memberikan uang ganti rugi yang cukup bagi warga. Padahal, dugaan Ahok, banyak juga warga yang menduduki lahan yang bukan hak mereka.

"Tanah yang kami bayar, dia mau bagi ke yang dudukin mungkin tanah dia. Jadi anda bisa bayangin kalau tanah anda didudukin oleh orang nih, lalu sekarang pemerintah, karena butuh membayar tanah anda. Kita minta anda bagikan yang sudah dudukin tanah anda, saya kira ini lebih dari kerahiman," pungkasnya.

(mdk/tyo)