Ahok akan terapkan sistem penilaian agar PNS DKI tak main proyek

Sistem penilaian ini baru beroperasi pada 1 Mei 2016 dan bertujuan untuk mengukur kinerja PNS

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya bakal menerapkan sistem Key Performance Indicator (KPI). Sistem penilaian ini baru beroperasi pada 1 Mei 2016 dan bertujuan untuk mengukur kinerja PNS pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau saya tidak jadi gubernur lagi, kawan-kawan PNS bisa aman. Dia tau persis, saya dicopot kenapa? Semua ada angka. Saya pengen bukan laporan, jadi kaya swasta. Target kamu apa? Dia bikin target," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/4).

Ahok mengklaim, sistem ini untuk mencegah para PNS DKI tidak lagi sibuk berpolitik atau mencari proyek. Mereka diharapkan membuat target dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Ibu Kota.

‎"Mau doain saya mati enggak pengaruh. Anda mau baik-baikin saya pun kalau KPI tidak dipenuhi maka akan diputus," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku, tidak menerapkan sistem ini kepada pejabat eselon III dan IV karena masih dalam tanggungjawab eselon I dan II. Tapi tidak menutup kemungkinan, eselon III dan IV bisa melaporkan perilaku atasannya.

"Kalau lihat atasan tidak bener lapor. Maka saya copot eselon II, berarti kau mendukung tidak benar. Itu aturan main saya ciptakan. Ini KPI pertama di pemerintah daerah ini bisa jadi model nasional," tutur Ahok.(mdk/rhm)