3 in 1 dihapus, Ahok wacanakan sistem ganjil genap sambil tunggu ERP

Ahok akan menerbitkan Pergub untuk memperkuat aturan penghapusan kawasan 3 in 1.

2016-05-12 15:07:59

Penghapusan 3 in 1

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sepakat untuk menghapus kawasan 3 in 1 pada 16 Mei 2016. Namun untuk melakukan pengendalian kendaraan rencananya akan diterapkan sistem electronic road pricing (ERP).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya tengah melakukan pembahasan dalam penerapan jalan berbayar ini. Namun sambil menunggu kesiapan tersebut, rencananya akan menggunakan sistem genap ganjil untuk sementara.

"ERP tahun 2017 baru implementasi, tapi kita mulai kaji hari ini bagaimana kalau ganjil genap sambil menunggu (ERP) karena bagaimana pun volume kendaraan tetap nambah, orang tetap enggak berpikir buat naik bus, tetap lebih nyaman mobil pribadi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/5).

Untuk memperkuat penghapusan kawasan 3 in 1, mantan Bupati Belitung Timur ini akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub). Sebab, penerapan kawasan 3 in 1 ini menggunakan Pergub Nomor 4104 Tahun 2003 tentang perluasan dan perpanjangan jalur 3 in 1.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini menjelaskan, pengelolaan ERP nantinya tidak perlu melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) DKI Jakarta. Sebab akan dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus untuk melakukan pengendalian.

"Kan mreka BLUD bukan PT. Kalau mereka BUMD harus. Ini kan bagian dari Dishub. Gak perlu harusnya," kata Ahok.

(mdk/gil)