Turki: Perang suci segera dimulai di Eropa

Turki: Perang suci segera dimulai di Eropa. Kekalahan yang diderita pemimpin sayap kanan Geert Wilders di pemilu Belanda menuai reaksi Turki. Salah satu menteri Turki menanggapi hal itu dengan menyebutnya sebagai "perang suci segera dimulai" di Eropa.

2017-03-16 20:13:00

Turki

Kekalahan yang diderita pemimpin sayap kanan Geert Wilders di pemilu Belanda menuai reaksi Turki. Salah satu menteri Turki menanggapi hal itu dengan menyebutnya sebagai "perang suci segera dimulai" di Eropa.

Dilansir the Independent, Kamis (16/3), Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu tidak terima dengan kemenangan Perdana Menteri Mark Rutte dan Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD). Dia lebih memilih Wilders memenangi pemilu dibandingkan Rutte yang memimpin Belanda selama enam tahun.

"Sekarang pemilu sudah selesai di Belanda...ketika anda melihat banyak partai maka anda akan lihat tidak ada bedanya antara sosial demokrat dengan si fasis Wilders," katanya kepada harian lokal Hurriyet.

"Semuanya punya mentalitas sama. Ke mana anda akan pergi? Ke mana anda akan membawa Eropa? Anda telah memulai jatuhnya Eropa. Anda telah membawa Eropa ke dalam neraka. Perang suci segera dimulai di Eropa."

Wilders sendiri memanfaatkan memburuknya hubungan diplomatik antara Belanda dan Turki selama berkampanye, yang menyebabkan unjuk rasa kecil di luar kedutaan negara itu dan menyebut Erdogan sebagai diktator. Partai Kebebasan yang dipimpinnya menempati urutan kedua dengan 20 kursi, berbanding 33 untuk VVD dan membuatnya terhempas dari pembicaraan koalisi.

Kandidat presiden Prancis Emmanuel Macon memuji hasil pemilu Belanda sebagai kemenangan bagi 'kaum progresif'. sementara Kanselir Jerman Angela Merkel menelepon Rutte untuk mengucapkan selamat.

Memburuknya hubungan politik kedua negara terjadi sejak dimulainya sosialisasi referendum konstitusi yang diadakan Cavusoglu, dan dibatalkan Sabtu (11/3) lalu. Belanda menarik izin pendaratan atas pesawat yang ditumpangi sang menteri hingga menimbulkan kemarahan publik.

Kejadian itu membuat Presiden Recep Tayyip Erdogan dan para pembantunya menyebut pemerintah Belanda sebagai "fasis" dan "Nazi", sementara pemimpin Uni Eropa menyatakan tuduhan itu berlebihan dan "jauh dari kenyataan".

Referendum akan digelarMinggu (16/4) mendatang, setelah lolosnya rancangan konstitusi baru yang akan mengubah sistem pemerintahan di Turki. Selama ini, negara tersebut menggunakan sistem presidensil parlementer, dengan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan.

Dalam konstitusi baru ini nantinya sistem negara berubah menjadi presidensil absolut, di mana presiden berkuasa penuh atas negara dan pemerintahan. Dengan begitu, Erdogan bisa mengendalikan militer Turki tanpa harus persetujuan parlemen.

Konstitusi ini diusulkan oleh partai berkuasa di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menyusul kudeta gagal di Istanbul. Saat itu Erdogan tidak memiliki kendali penuh terhadap militer.

(mdk/tyo)