TNI siaga diperbatasan Papua Nugini, tunggu perintah bebaskan WNI

Menlu mengatakan RI menolak usulan barter tahanan yang disodorkan kelompok separatis

2015-09-17 15:38:24

WNI disandera di Papua

Tentara Nasional Indonesia telah bersiaga di perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Tujuannya untuk membantu tentara Papua Nugini jika dibutuhkan dalam misi penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, kasus ini mendapat perhatian tinggi dari pemerintah Papua Nugini, hingga Perdana Menteri Papua Nugini turun tangan bantu pencarian WNI itu.

"Kasus ini mendapat perhatian yang tinggi oleh pemerintah Papua Nugini, perdana menteri juga sudah turun tangan. Polisi dan tentara juga dikerahkan untuk menyelamatkan dua WNI itu," ujar pria yang kerap disapa Tata, di kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis (17/9).

Tata mengatakan Indonesia menghormati hukum dan tentara Papua Nugini. Oleh karena itu Indonesia mempercayakan pencarian kepada tentara Papua Nugini.

Dia juga mengatakan tentara Indonesia di perbatasan juga dilengkapi dengan teknologi satelit.

"Perkembangan terakhir kita melakukan kontak dengan penyandera," kata Tata.

Namun, Tata juga mengatakan pertukaran tahanan yang belakangan ramai diberitakan tidak bisa dia konfirmasi kebenarannya.

"Tukar tahanan tidak bisa kita konfirmasi, tidak ada informasi seperti itu. Info yang kita pegang dari tentara PNG, mereka sedang terus uber kelompok bersenjata itu," lanjut dia.

Dua WNI disandera oleh Organisasi Papua Merdeka. Dua WNI yang merupakan pekerja di perusahaan kayu ini diculik di Papua dan dibawa ke Papua Nugini.

Saat ini, dari laporan pihak keamanan Papua Nugini, dua WNi itu dibawa ke dalam hutan yang terpencil.

Kemarin, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mengatakan pemerintah tidak bersedia memenuhi tuntutan OPM. Kelompok separatis sempat meminta pertukaran sandera dengan tahanan rekan mereka di Indonesia.

"Tidak ada barter. Kami akan mencoba melakukan upaya lain, karena kedua WNI itu adalah warga sipil yang tidak berdosa," kata Menlu selepas rapat dengan Menkopolhukam.

(mdk/ard)