Survei: Jurnalis di Myanmar nilai pemerintah gagal lindungi kebebasan pers

Laporan itu menyebutkan bahwa 79 persen wartawan yang mengikuti survei menjawab 'rendah' atau 'sangat rendah' pada pertanyaan mengenai keberhasilan pemerintah dalam membela media.

2018-05-04 12:43:00

Myanmar

Hasil survei Kelompok aktivis Free Expression Myanmar menyebutkan bahwa jurnalis di Myanmar percaya pemerintah mereka gagal membela kebebasan pers. Transisi dari pemerintahan militer yang keras ke pemerintahan Aung San Suu Kyi, tak memiliki dampak signifikan.

Hasil survei ini diterbitkan untuk menandai Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Mei. Survei melibatkan 200 jurnalis yang diwawancarai antara Januari hingga April.

Hampir separuh dari mereka merasa kurang memiliki kebebasan sebagai jurnalis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jurnalis frustrasi oleh kegagalan pemerintah atas janji kampanye meningkatkan kebebasan pers," kata laporan itu, dikutip dari Reuters, Jumat (4/5).

Laporan itu menyebutkan bahwa 79 persen jurnalis yang mengikuti survei menjawab 'rendah' atau 'sangat rendah' pada pertanyaan mengenai keberhasilan pemerintah dalam membela media.

Survei dilakukan setelah Reporters Without Borders yang bermarkas di Paris, mengeluarkan indeks kebebasan pers dunia yang menempatkan Myanmar dalam urutan ke-137 dari 180 negara. Dalam tindakan hukum terhadap jurnalis dan pembatasan akses ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik.

Pejabat Kementerian Penerangan Myanmar, menolak berkomentar atas hasil survei ini.

Walau kendali pemerintahan telah diserahkan kepada Aung San Suu Kyi pada 2016. Namun dominasi militer masih tetap menguasai pemerintahan selama hampir 50 tahun.

Akhir tahun lalu, dua jurnalis Reuters ditangkap pihak kepolisian Myanmar, dan menghadapi hukuman 14 tahun penjara di bawah tuduhan melanggar Undang-undang Rahasia Resmi era-kolonial.

(mdk/frh)