Soal aturan kepemilikan senjata, Amerika bisa belajar dari Australia

Soal aturan kepemilikan senjata, Amerika bisa belajar dari Australia. Setiap kali muncul peristiwa penembakan di Amerika Serikat, seperti yang baru terjadi Senin lalu di Las Vegas, perdebatan soal aturan kepemilikan senjata kembali mencuat. Kubu yang mendukung dan menentang aturan saling melemparkan argumen.

2017-10-05 07:06:00

Penembakan Las Vegas

Setiap kali muncul peristiwa penembakan di Amerika Serikat, seperti yang baru terjadi Senin lalu di Las Vegas, perdebatan soal aturan kepemilikan senjata kembali mencuat. Kubu yang mendukung dan menentang aturan kepemilikan senjata saling melemparkan argumen masing-masing.

Sebagai negara yang sempat memiliki aturan cukup longgar atas kepemilikan senjata, Australia mengatakan siap berbagi pengalaman dengan Amerika Serikat dalam hal pengendalian senjata.

"Yang bisa kami lakukan untuk membantu AS adalah membagi pengalaman kami," kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, seperti dilansir dari laman Russia Today, Rabu (4/10).

Seperti diketahui, Australia telah berkutat selama 20 tahun lebih untuk menghadapi masalah pengendalian senjata. Pada masa itu, insiden baku tembak mematikan kerap terjadi di Australia. Puncaknya, pada 1996 silam, seorang pria mengamuk dan menembakkan senjata semi otomatis hingga menewaskan 35 orang dan melukai 20 lainnya.

Menyusul peristiwa tragis itu, pemerintah Australia memberlakukan undang-undang ketat tentang kepemilikan senjata yang dikenal dengan National Fire Arms Agreement.

Undang-undang tersebut melarang kepemilikan senjata semi otomatis dan otomatis. Tak hanya itu, skema pembelian juga kembali diberlakukan melalui aturan tersebut. Pemerintah menawarkan kompensasi finansial jika para pemilik senjata mau mengembalikannya kepada pemerintah.

Sekitar 700.000 senjata dibeli oleh pemerintah kemudian dihancurkan. Sejak saat itu, Australia tidak pernah lagi mengalami aksi penembakan massal di negaranya.

Atas dasar itu, Bishop mengatakan negaranya siap membuka diskusi dengan AS dan memberi saran tertentu agar program pengendalian senjata bisa mulai dijalankan di negara tersebut. Namun dirinya mengembalikan kembali keputusan kepada negara bersangkutan karena setiap negara memiliki undang-undang pengendalian senjata yang berbeda.

"Kami dapat berbagi pengalaman yang kami alami di masa lalu, namun hal itu kembali lagi kepada para pembuat kebijakan, legislator, serta masyarakat AS bagaimana mau menangani masalah ini," paparnya Bishop.

Terakhir, Bishop juga menyatakan rasa duka mendalam terhadap 59 korban tewas dan ratusan korban luka akibat serangan penembakan di Las Vegas.

"Australia sangat terkejut dan sedih dengan tragedi di Las Vegas ini. Pihak berwenang masih memeriksa informasi untuk mengetahui apakah ada warga Australia yang menjadi korban dalam insiden itu," pungkasnya.

(mdk/pan)