Rodrigo Duterte Ancam Putuskan Hubungan dengan Islandia

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempertimbangkan untuk memutus hubungan diplomatik negaranya dengan Islandia. Pasalnya, Islandia adalah negara yang memprakarsai resolusi PBB untuk menyelidiki kematian ribuan orang di Filipina dalam perang melawan narkoba.

2019-07-16 14:45:00

Rodrigo Duterte

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempertimbangkan untuk memutus hubungan diplomatik negaranya dengan Islandia. Islandia adalah pihak yang memprakarsai munculnya resolusi PBB untuk menyelidiki kematian ribuan orang di Filipina dalam perang melawan narkoba.

Dilansir dari Aljazeera, Selasa (16/7), juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo mengatakan kepada wartawan pada Senin malam, resolusi PBB itu mencerminkan kekuatan Barat yang merongrong kedaulatan Filipina. Khususnya, dalam melindungi rakyat dari bahaya narkoba.

Pamelo menegaskan, Duterte serius mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Islandia karena memprakarsai resolusi tersebut. Resolusi itu dinilai sangat sepihak, sangat sempit, dan jahat.

Polisi Filipina mengatakan, sedikitnya 6.600 orang tewas selama paruh pertama masa kepresidenan Duterte. Semuanya akibat baku tembak dengan polisi. Angka yang berbeda disebut oleh organisasi HAM yakni mencapai 20.000 orang.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) memutuskan penyelidikan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina pada 12 Juli 2019. Resolusi itu mengamanatkan hasil berupa laporan tertulis terkait kondisi HAM di Manila secara komprehensif.

Laporan yang dimaksud akan berfokus pada pembunuhan tanpa proses hukum, penangkapan sewenang-wenang, serta penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Amnesty International sangat mendukung keputusan UNHRC tersebut.

"Keputusan ini memberikan harapan bagi ribuan keluarga yang berduka di Filipina. Ini langkah penting menuju keadilan dan akuntabilitas," kata Amnesty International dalam sebuah pernyataan.

Ketua HAM PBB, Michelle Bachelet diperkirakan akan menyampaikan laporannya bulan Juni tahun depan. Resolusi PBB terbaru mendapat dukungan dari setidaknya 18 negara dalam dewan yang beranggotakan 47 negara. Sebanyak 14 negara telah menentangnya, dengan 15 negara lainnya menyatakan abstain.

Presiden Rodrigo Duterte meluncurkan kampanye anti-narkoba pada 2016 lalu. Hal itu untuk menangani masalah narkotika yang merajalela. Duterte dan kampanye anti-narkotika mendapat dukungan luas dari warga Filipina. Sebuah jajak pendapat awal tahun ini menyebutkan tingkat persetujuan warga mencapai 79 persen.

Reporter: Siti Khotimah
Sumber: Liputan6

(mdk/pan)