Merdeka.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan pejabatnya menyewa perusahaan pelayaran swasta untuk mengirim 69 kontainer sampah ke Kanada.

Duterte mengancam akan meninggalkan kontainer tersebut di perairan Kanada jika negara itu tidak juga menarik kembali sampah yang dikirim ke Filipina.

"Filipina sebagai negara berdaulat yang merdeka, tidak boleh diperlakukan sebagai sampah oleh negara asing lainnya," kata juru bicara kepresidenan Salvador Panelo, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Kamis (22/5/).

Merespons hal tersebut, Kanada mengatakan limbah yang diekspor ke Filipina antara 2013 dan 2014, adalah transaksi komersial yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah.

Sejauh ini pemerintah Kanada sudah setuju untuk mengambil kembali sampah tersebut, kedua negara sedang dalam proses mengatur pengembaliannya. Tetapi, Kanada melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Filipina, yakni pada 15 Mei, untuk menarik kembali kiriman sampah tersebut.

Sebagai peringatan, pemerintah Filipina pun menarik seluruh diplomat top negara itu dari Kanada pada pekan lalu.

"Jelas, Kanada tidak menganggap serius masalah ini atau negara kami. Rakyat Filipina sangat terhina tentang Kanada yang memperlakukan negara ini sebagai tempat pembuangan sampah," kata Panelo.

Pada hari Rabu, Kanada mengatakan telah menyewa sebuah perusahaan, Bollore Logistics Canada, "untuk membawa limbah kembali ke Kanada secepat mungkin," menurut sebuah pernyataan pemerintah.

"Pemindahan itu akan selesai pada akhir Juni, karena limbah tersebut harus dirawat dengan aman untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan Kanada," kata pernyataan itu.

Filipina telah membuat beberapa protes diplomatik ke Kanada sejak pengadilan 2016 memutuskan bahwa sampah harus dikembalikan.

Kiriman limbah itu diberi label sampah plastik daur ulang, tetapi ketika sampai di Filipina, kontainer terkait justru turut memuat popok bekas, koran, dan kemasan plastik.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland berbicara dengan mitranya dari Filipina, Teodoro Locsin, tentang konflik terkait isu limbah pada pekan lalu.

"Seperti yang saya sebutkan kepada menteri luar negeri mereka minggu lalu, kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin," kata Freeland dalam pernyataannya, Rabu 22 Mei.

Namun, menurut beberapa pihak, selesainya masalah tersebut tidak serta merta berpotensi mempererat hubungan kedua negara.

Tahun lalu, Duterte memerintahkan militer Filipina untuk membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter dari Kanada senilai CAD 233 juta (setara Rp 2,5 triliun), setelah Ottawa mengaku khawatir unit tersebut digunakan untuk memerangi pemberontak di Pulau Mindanao.

Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo

Sumber: Liputan6.com