Ratusan Ribu Warga Palestina di Gaza Hanya Makan 3 Hari Sekali, Anak-Anak Malnutrisi Parah

Bencana kelaparan mengancam Gaza setelah Israel memblokade masuknya bantuana kemanusiaan dalam dua bulan terakhir.

Krisis kemanusiaan yang mengerikan tengah melanda Gaza. Ratusan ribu warga Palestina, termasuk puluhan ribu anak-anak, hanya mampu makan sekali dalam dua sampai tiga hari akibat blokade ketat yang diberlakukan Israel, menurut laporan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Blokade yang berlangsung sejak 2 Maret ini membatasi akses bantuan kemanusiaan, terutama makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Akibatnya, kelaparan meluas dan mengancam kehidupan warga sipil.

Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, menderita malnutrisi dan penyakit akibat kekurangan gizi.

“Lebih dari 66.000 anak di Gaza menderita kekurangan gizi parah,” kata juru bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna kepada TV Al-Ghad dalam sebuah wawancara, dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (15/5).

Data dari berbagai sumber menunjukkan dampak yang menghancurkan. Setidaknya 57 warga Palestina telah meninggal dunia akibat kelaparan sejak Oktober 2023, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza. Lebih dari 52.500 warga Palestina telah tewas sejak operasi militer Israel dimulai pada Oktober 2023, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Hampir seluruh penduduk Gaza, sekitar 2,4 juta jiwa, kini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan, seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia. Beberapa warga bahkan menyatakan bahwa penderitaan yang mereka alami saat ini lebih buruk daripada peristiwa Nakba tahun 1948.

Pada Minggu malam, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza melalui kontraktor keamanan swasta AS. Namun, rencana itu ditolak PBB dan puluhan kelompok bantuan internasional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, tidak dapat dilaksanakan secara logistik, dan dapat membahayakan warga sipil dan staf Palestina.

Tim Kemanusiaan PBB di Gaza mengatakan pada Minggu malam, mereka "hanya dapat mendukung rencana yang menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, kenetralan, kemandirian, dan ketidakberpihakan."

Abu Hasna mengatakan, UNRWA tidak akan menjadi bagian dari rencana baru Israel untuk distribusi bantuan di Gaza, karena rencana itu menurutnya "sama sekali tidak mematuhi standar PBB".