PM Australia minta Suu Kyi lebih perhatikan soal HAM di Myanmar

Baik Suu Kyi maupun Turnbull membuat pernyataan publik sebelum pertemuan mereka, namun pemimpin Australia tersebut mengatakan bahwa Suu Kyi berbicara cukup lama selama pertemuan ASEAN mengenai negara bagian Rakhine.

2018-03-19 15:55:00

Aung San Suu Kyi

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi tiba di Canberra pada Senin, untuk bertemu dengan seorang penjaga kehormatan militer dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, yang mengatakan bahwa ia akan mengangkat isu hak asasi manusia selama kunjungannya.

Suu Kyi telah berada di Australia sejak Jumat, menghadiri pertemuan puncak khusus para pemimpin Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Sydney, di mana kehadirannya menimbulkan demonstrasi di jalanan dan sebuah tuntutan hukum yang menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jaksa Agung Australia mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan tuntutan hukum yang diajukan oleh pengacara aktivis di Melbourne atas nama komunitas Rohingya di Australia karena Suu Kyi memiliki kekebalan diplomatik.

Sejak berkuasa di Myanmar pada 2016, wanita yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 1991 atas perjuangannya menegakkan demokrasi di Myanmar itu, kini menghadapi kritik yang terus meningkat karena gagal mengutuk atau menghentikan serangan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya di negaranya.

Dilansir dari Antara, Senin (19/3) pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa hampir 700.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan negara yang mayoritas beragama Buddha tersebut ke Bangladesh. Setelah serangan militan pada 25 Agustus tahun lalu memicu tindakan keras yang dipimpin oleh pasukan keamanan di negara bagian Rakhine, yang menurut PBB merupakan aksi pembersihan etnis.

Penyelidik independen PBB tentang HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan di Jenewa bulan ini, bahwa dia melihat bukti yang berkembang sehingga dapat menduga bahwa genosida telah dilakukan.

Myanmar membantah tuduhan tersebut dan telah meminta bukti nyata pelanggaran yang oleh aparat keamanan.

Menurut laporan Amnesty International yang dikeluarkan pekan lalu, terdapat indikasi bahwa Myanmar membersihkan desa-desa bekas pemukiman penduduk Rohingya untuk dijadikan pos-pos keamanan atau pangkalan militer.

Hal itu dilaporkan Amnesty berdasarkan citra pantauan satelit terbaru yang menangkap gambar dari lokasi desa-desa yang sudah ditinggalkan oleh warga Rohingnya.

(mdk/frh)