Pemerintah China Hapus Logo Halal di Restoran Beijing

Aturan ini mencakup logo halal bertuliskan Arab ataupun simbol bulan sabit pada restoran dan toko bahan makanan.

2019-08-01 19:09:10

China

Pemerintah China memerintahkan seluruh restoran di Ibu kota Beijing menghapus simbol-simbol islami. Aturan ini mencakup logo halal bertuliskan Arab ataupun simbol bulan sabit pada restoran dan toko bahan makanan.

"Mereka bilang, (logo halal) itu adalah budaya asing dan Anda harus menggunakan lebih banyak budaya China," ujar manajer sebuah restoran di Beijing, seperti dilansir laman Reuters, Rabu (31/7).

Manajer restoran yang tidak disebut namanya itu menjelaskan, perwakilan pemerintah mendatangi restorannya langsung untuk memberitahu aturan tersebut. Ia mengatakan, pada saat itu juga dirinya harus menutup logo halal bertuliskan Arab di restorannya di bawah pengawasan petugas.

Setidaknya, terdapat 1000 restoran dan toko makanan halal di Beijing berdasarkan pantauan aplikasi pesan makanan, Meituan Dianping. Namun, hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah restoran dan toko makanan yang telah menghapus simbol islami.

Berdasarkan laporan Reuters, sejumlah toko telah mengganti logo halal bertuliskan Arab dengan bahasa mandarin. Sementara, sebagian lainnya hanya menutup kata dan simbol islami.

Komite Etnis dan Agama pemerintah Beijing mengatakan, perintah penghapusan logo islami tersebut merupakan arahan nasional. Namun, komite nasional masih enggan memberikan tanggapan terkait aturan tersebut.

Kampanye menghilangkan simbol Arab dan simbol islami itu diduga berhubungan dengan kampanye untuk menekan warga muslim Uighur asal Provinsi Xinjiang agar mengikuti budaya China.

Tak hanya memerintahkan penghapusan simbol islami, sejumlah masjid bahkan diminta untuk mengganti kubahnya dengan pagoda khas China.

Bersamaan dengan perintah penghapusan logo islami, Pemerintah China juga mengumumkan pembebasan 1,5 juta warga kamp konsentrasi di Xinjiang, atau yang disebut dengan "kamp pelatihan". Menurut pemerintah, kamp pelatihan tersebut diperlukan untuk melawan ancaman separatisme dan Islam radikal di wilayah Xinjiang.

Wakil Gubernur Xinjiang, Alken Tuniaz, mengatakan bahwa lebih dari 90 persen siswa telah menyelesaikan program pelatihan mereka dan telah kembali ke masyarakat.

"Sebagian besar telah berhasil mendapat pekerjaan," ujarnya.

Berlawanan dengan pernyataan Tuniaz, para ahli dan advokat meragukan klaim pembebasan tersebut, karena tidak ada bukti yang menunjukkan pembebasan tahanan dalam skala besar.

"China membuat pernyataan yang menipu dan tidak dapat diverifikasi dalam upaya untuk menghilangkan kekhawatiran dunia atas penahanan massal orang-orang Uighur dan etnis minoritas lain di Xinjiang," tandas Direktur Regional Amnesti Internasional untuk Asia Timur dan Tenggara, Nicholas Bequelin.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita

(mdk/pan)