Media Pemerintah China Tuding Aksi Protes Hong Kong Rusak Tatanan Hukum

Media pemerintah China menurunkan tajuk rencana yang menyebut aksi protes penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong mempermalukan pusat finansial Asia Timur itu. Aksi protes yang berujung pada bentrok itu juga disebut merusak tatanan hukum setempat.

2019-06-13 10:38:25

Protes Hong Kong

Demikian penggalan tajuk rencana tersebut, sebagaimana dilansir dari The Straits Times, Kamis (13/6). Sementara itu, polisi anti huru hara Hong Kong dan pengunjuk rasa bersiap untuk kemungkinan bentrokan lebih lanjut pada Kamis.

Para pengunjuk rasa tetap bertahan menolak aturan ekstradisi baru, yang memungkinkan orang yang terlibat kasus dikirim ke China daratan untuk diadili. Polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan semprotan merica dalam serangkaian bentrokan untuk membubarkan para demonstran di sekitar kantor legislatif Hong Kong.

Menurut beberapa pengamat, insiden tersebut adalah salah satu kekerasan terburuk di Hong Kong sejak Inggris mengembalikannya ke kekuasaan China pada 1997 silam. Otoritas Rumah Sakit Hong Kong mengatakan, 72 orang telah dirawat pada pukul 22.00 malam waktu setempat pada Rabu.

Surat kabar berbahasa Inggris milik pemerintah Tiongkok, China Daily, mengatakan RUU ekstradisi itu sejalan dengan konvensi internasional.

"Tetapi kubu oposisi dan 'tuan-tuan asingnya' tampaknya menentang untuk tujuan mereka sendiri dengan mengorbankan aturan hukum kota, keamanan publik dan keadilan," tulis surat kabar itu dalam tajuk rencananya.

"Adalah pelanggaran hukum yang akan melukai Hong Kong, bukan tentang amandemen yang diusulkan," lanjutnya.

Pendapat senada juga disampaikan tabloid pemerintah China, The Global Times, yang menyalahkan kekuatan oposisi radikal dan menuding ada pasukan Barat di belakang aksi tersebut, karena menghasut dan mempolitisasi amandemen.

"Bermain dengan politik jalanan yang tidak terkendali berisiko mendorong Hong Kong pada kemunduran dan ketidakstabilan. Ini bukan arah yang bijaksana untuk Hong Kong," tulisnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengatakan tak akan membatalkan RUU Ekstradisi yang kontroversial, meskipun ada protes massal yang dihadiri ratusan ribu orang. Ia menilai, RUU justru memberikan manfaat bagi wilayah eks-koloni Inggris tersebut.

Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo
Sumber: Liputan6

(mdk/pan)