Marah pada Taiwan, Beijing ancam pangkas jumlah wisatawan

China meradang pada sikap Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, yang menolak konsensus 1992 tentang penyatuan dua negara

2016-06-14 14:03:00

China

Ketegangan Republik Rakyat China dan Taiwan kembali merebak sebulan terakhir. Konflik terkini dipicu pernyataan Presiden baru Taiwan, Tsai Ing-wen yang menolak mengakui konsensus 1992. Beleid itu adalah kesepakatan bahwa China daratan dan Kepulauan Taiwan adalah satu bagian RRC.

Merespon sikap sang presiden perempuan itu, Beijing berencana mengurangi jumlah wisatawannya yang memiliki daya beli tinggi untuk berkunjung ke Taiwan, seperti dilansir Shanghaiist, Selasa (14/6).

Merujuk catatan Biro Pariwisata China, sepanjang tahun lalu, 4,1 juta warga negara RRC berkunjung ke Taiwan. Kehadiran para turis itu menyumbang USD 7,1 miliar bagi ekonomi Taiwan.

Dengan asumsi data itu akurat, Beijing meyakini imbauan bagi turis agar tak berkunjung ke Taiwan akan menekan ekonomi negara pecahannya itu.

Beijing menargetkan jumlah wisatawan dipangkas hingga di bawah dua juta orang pada tahun ini. Pada 20 Maret kemarin, China mengatakan sudah memangkas jumlah turis mereka sebanyak sepertiga, turun ke angka 50 ribu dari kuota sebelumnya yang mencapai 150 ribu.

Kabarnya jumlah izin bagi turis China melawat ke Taiwan akan terus dikurangi hingga 37,500 orang di Bulan Oktober. Selain wisatawan, China juga memangkas jumlah mahasiswa yang dibolehkan belajar di universitas Taiwan.

Sanksi ini akan dipertahankan selama pemimpin Taiwan masih menunjukkan sikap bermusuhan dengan RRC.

Tsai, pemimpin Partai Demokrat Progresif (DPP), memiliki sikap menolak penyatuan kembali Taiwan dengan RRC. Pada Januari lalu, partainya menang mutlak dalam pemilu, melengserkan pemerintahan Kuomintang yang dianggap rakyat Taiwan semakin pro-Beijing.

Media massa China, salah satunya kantor berita Xinhua, sudah menyerang personal Presiden Tsai. Pemimpin berhaluan nasionalis itu dituduh seorang ekstremis serta tidak layak jadi pemimpin karena statusnya sebagai perempuan tidak menikah. Editorial Xinhua akhirnya dicabut karena membanjirnya kritikan dari dalam dan luar negeri.

(mdk/ard)