Mantan PM Israel Kritik Keras Benjamin Netanyahu: Dia Tak Tahu Cara Menang Perang
Bennett mengungkapkan adanya masalah kekurangan tenaga di kalangan militer Israel.
Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena mana pun." Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 pada Kamis, 26 Maret 2026, yang membahas penanganan konflik yang terjadi di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Bennett menegaskan bahwa kepemimpinan politik yang ada saat ini menghalangi kemampuan militer untuk meraih kemenangan di berbagai medan. Ia juga menuduh para pemimpin lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan kebutuhan akan keamanan yang mendesak.
Dalam wawancara tersebut, Bennett menyebutkan bahwa militer Israel mengalami kekurangan sekitar 20.000 prajurit. Ia berpendapat bahwa merekrut kelompok Yahudi ultra-Ortodoks dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan ini, namun pemerintah tidak mengambil tindakan tersebut karena pertimbangan politik.
"Pemimpin Israel saat ini tidak tahu bagaimana memenangkan perang di arena mana pun," kata Bennett seperti dikutip dari TRT.
Kekurangan Jumlah Personel
Harian Haaretz melaporkan bahwa juru bicara militer Israel, Effie Defrin, mengungkapkan bahwa tentara menghadapi kekurangan sekitar 15.000 prajurit. Kekurangan ini terjadi seiring dengan meningkatnya operasi militer di berbagai front dan belum adanya undang-undang yang mewajibkan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.
Defrin menekankan bahwa militer perlu memperkuat pasukan di wilayah Lebanon, Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Suriah. Ia juga menyebutkan bahwa Kepala Staf Eyal Zamir diminta untuk memberikan penilaian terkait kesiapan militer dan menekankan pentingnya undang-undang yang mengatur wajib militer untuk kelompok ultra-Ortodoks.
Di sisi lain, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan peringatan dari Zamir mengenai kondisi tekanan internal yang dihadapi militer akibat meningkatnya beban operasi serta belum adanya regulasi yang jelas terkait rekrutmen dan layanan militer. Untuk mengatasi kekurangan personel selama perang, rancangan undang-undang telah diajukan untuk menetapkan kuota perekrutan bertahap bagi komunitas ultra-Ortodoks.
Rancangan tersebut mencakup sanksi finansial dan pidana bagi mereka yang menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut, namun mendapat penolakan dari sejumlah partai keagamaan. Dengan demikian, situasi ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi militer Israel dalam menjalankan operasinya di tengah ketegangan yang meningkat.
Israel Terus Langgar Gencatan Senjata
Pernyataan yang disampaikan oleh Bennett muncul di tengah situasi ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Sejak 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan terus melancarkan serangan terhadap Iran, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya eskalasi yang lebih luas serta potensi invasi darat.
Selain itu, Israel juga telah memperluas operasi militernya di Lebanon mulai 2 Maret, termasuk serangan udara di pinggiran selatan Beirut serta wilayah selatan dan timur. Dilaporkan bahwa serangan darat terbatas dimulai pada hari setelahnya.
Di Gaza, pasukan Israel terus melanggar gencatan senjata yang telah diterapkan sejak 10 Oktober 2025. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina, sebanyak 689 warga Palestina telah tewas dan 1.860 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.
Gencatan senjata ini bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama dua tahun, yang mengakibatkan lebih dari 72.000 warga Palestina kehilangan nyawa, lebih dari 172.000 orang terluka, serta sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza hancur. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa biaya untuk rekonstruksi mencapai sekitar USD 70 miliar.