Israel Krisis Tentara Akibat Perang, Ada 80.000 Pria Yahudi Siap Perang Tapi Belum Gabung IDF
Panglima tertinggi militer Israel mengajukan tiga rekomendasi untuk mencegah keruntuhan sistem pertahanan negara dari dalam. Apa saja usulan tersebut?
Israel saat ini tengah mengalami krisis tentara. Hal itu disebabkan peperangan yang tengah dijalan oleh beberapa negara.
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengungkapkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset dalam pertemuan tertutup pada hari Minggu bahwa militer Israel memerlukan tambahan tentara "segera." Hal ini disebabkan oleh situasi di mana mereka masih terlibat dalam konflik di beberapa wilayah sekaligus.
Saya tidak menangani proses politik atau legislasi saya menangani perang di berbagai front dan upaya mengalahkan musuh," ujar Zamir kepada para anggota parlemen, sebagaimana dikutip dari The Times of Israel. Ia menambahkan bahwa untuk melanjutkan misi tersebut, IDF memerlukan lebih banyak tentara dengan segera.
Dalam laporan media yang beredar, Zamir juga meminta agar para anggota parlemen mempercepat pembahasan terhadap tiga usulan yang diajukan untuk mengatasi kekurangan personel di militer Israel. Usulan tersebut meliputi:
- Memperpanjang Masa Dinas Wajib Militer Laki-Laki Menjadi 36 Bulan: Ini bertujuan untuk membatalkan aturan pemotongan masa dinas menjadi 30 bulan yang diadopsi pada Agustus 2024, demi mencegah kekosongan besar di garis depan pada Januari 2027.
- Mengubah Undang-Undang Pasukan Cadangan (Reservists): Ini akan memberikan legalitas hukum bagi militer untuk menahan dan memanggil personel cadangan sipil agar bertugas lebih lama di lapangan sesuai kebutuhan operasi darurat.
- Meningkatkan Rekrutmen Warga Yahudi Ultra-Ortodoks (Haredi): Langkah ini diusulkan untuk memaksa kelompok agama yang selama ini mendapatkan hak istimewa pengecualian agar ikut memikul beban wajib militer, guna menutup defisit belasan ribu personel tempur.
Dalam rapat tersebut, Zamir enggan menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Zvi Sukkot terkait pandangannya mengenai rancangan undang-undang wajib militer bagi komunitas Haredi yang sedang didorong oleh koalisi pemerintah.
Saat ini, diperkirakan ada sekitar 80.000 pria Yahudi ultra-Ortodoks berusia 18 hingga 24 tahun yang memenuhi syarat untuk wajib militer, namun belum bergabung dengan IDF.
Sementara itu, IDF mencatat bahwa mereka sangat membutuhkan sekitar 12.000 personel tambahan, terutama dari kalangan pasukan tempur, mengingat tekanan yang besar terhadap tentara aktif dan pasukan cadangan akibat konflik yang berlangsung di berbagai wilayah selama beberapa tahun terakhir.
Rancangan UU Wajib Militer
Bukan kali ini saja Zamir memberikan peringatan kepada pemerintah tentang kurangnya jumlah personel militer. Pada bulan Maret, ia dilaporkan telah mengingatkan kabinet keamanan bahwa "IDF akan runtuh dari dalam" jika tidak ada tambahan tentara baru.
"Saat ini, IDF membutuhkan undang-undang wajib militer, undang-undang tentang tugas pasukan cadangan, dan undang-undang untuk memperpanjang masa wajib militer," ungkap Zamir pada waktu itu.
"Tidak lama lagi, IDF tidak akan siap menjalankan tugas rutinnya dan sistem pasukan cadangan tidak akan mampu bertahan," katanya.
Pada hari Rabu lalu, muncul berita bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meminta para politikus ultra-Ortodoks untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang yang membebaskan siswa yeshiva dari wajib militer hingga setelah pemilu 2026.
Menurut laporan dari situs berita Behadrei Haredim, Netanyahu menyatakan dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para pemimpin senior ultra-Ortodoks bahwa koalisinya belum memiliki dukungan yang cukup untuk meloloskan rancangan undang-undang yang kontroversial itu.
Ia juga menganggap bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas aturan tersebut kembali, mengingat situasi keamanan di Israel masih dalam ketegangan akibat konflik yang terjadi di berbagai front.