China larang nama Islami bagi umat muslim Uighur

China larang nama Islami bagi umat muslim Uighur. Nama-nama bersifat islami, seperti Saddam, Mecca, atau nama dari istilah di Alquran, tidak diperbolehkan untuk bayi. Apabila nama tersebut tetap digunakan maka sang anak tidak akan bisa meregistrasi data diri di berbagai departemen pemerintahan.

2017-04-25 11:44:24

China

Setiap orangtua pasti ingin memberikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Bagi yang Muslim, nama-nama islami merupakan pilihan paling tepat untuk diberikan kepada putra atau putrinya.

Namun, orangtua Muslim di wilayah Xinjiang, China tidak bisa bebas memberikan nama untuk anaknya. Pasalnya, pemerintah China melarang nama islami untuk diberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir.

Nama-nama bersifat islami, seperti Saddam, Mecca, atau nama dari istilah di Alquran, tidak diperbolehkan untuk bayi. Apabila nama tersebut tetap digunakan maka sang anak tidak akan bisa meregistrasi data diri di berbagai departemen pemerintahan. Hal itu nantinya akan berdampak kepada penolakan berbagai dokumen penting yang bisa memberikan akses terhadap layanan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Meski demikian, pemerintah belum mempublikasikan nama-nama anak yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar nama religius.

Seperti diketahui, Xinjiang merupakan rumah bagi puluhan juta warga Muslim Uighur di China. Masyarakat di sana berkali-kali mengeluh dan memprotes kebijakan pemerintah yang terasa tidak adil bagi mereka.

Kelompok hak asasi manusia bahkan menyebut pemerintah telah membatasi kebebasan beragama umat Islam. Di tempat mereka sendiri warga Muslim Uighur bahkan seperti terisolasi.

"Ini hanyalah peraturan paling terbaru dari serangkaian peraturan baru yang membatasi kebebasan beragama atas nama melawan "ekstremisme religius"," kata Sophie Richardson, Direktur Intel Hak Asasi Manusia China dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari laman the Guardian, Selasa (25/4).

Richardson menuturkan jika pemerintah memang ingin menciptakan wilayah yang aman dan bebas dari aksi teror maka pemerintah seharusnya membiarkan umat Islam untuk bebas berekpresi bukan ditekan dengan kebijakan yang menekan.

"Jika pemerintah memang serius ingin menjaga stabilitas dan keharmonisan kawasan seperti yang diklaimnya, maka pihaknya harus mundur dan tidak melakukan larangan-larangan serta memberlakukan kebijakan yang menekan," jelasnya.

Bukan hanya mengatur tentang pemberian nama, pemerintah juga tidak memperbolehkan warga muslim untuk menumbuhkan jenggot dan memakai jilbab.

(mdk/pan)