Bahrain Cabut Kewarganegaraan 69 Orang, Diduga Terlibat Dukungan ke Iran
Di Bahrain, hukum memberikan wewenang untuk mencabut kewarganegaraan seseorang jika individu tersebut dianggap mengancam keamanan nasional.
Pemerintah Bahrain telah mencabut kewarganegaraan 69 individu yang dituduh memiliki hubungan dengan Iran dan mendukung serangan terhadap negara tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.
Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengumumkan pada Senin (27/4/2026) bahwa pencabutan kewarganegaraan ini ditujukan kepada orang-orang yang dianggap "bersekongkol dengan entitas asing" dan menunjukkan simpati terhadap Iran. Beberapa di antara mereka dilaporkan memiliki hubungan keluarga satu sama lain.
Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan arahan Raja Hamad bin Isa Al Khalifa. Dalam pernyataan resmi, disebutkan bahwa individu-individu tersebut dianggap telah merugikan kepentingan negara dan tidak menunjukkan loyalitas, sehingga mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Bahrain. Hukum di Bahrain memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bagi individu yang dinilai mengancam keamanan nasional atau bertindak melawan negara, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera pada Rabu (29/4).
Namun, keputusan ini mendapat kritik dari organisasi hak asasi manusia. Bahrain Institute for Rights and Democracy yang berbasis di London menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah "berbahaya" yang berpotensi melanggar hukum internasional. Organisasi tersebut juga menyoroti kurangnya transparansi, karena identitas individu yang terdampak belum diumumkan secara publik. Hingga saat ini, belum jelas apakah mereka telah ditahan, berada di dalam negeri atau di luar Bahrain, serta apakah mereka memiliki kewarganegaraan lain.
Tuduhan Bahrain ke Iran
Ketegangan semakin meningkat setelah Iran melancarkan serangan terhadap beberapa negara Teluk, termasuk Bahrain, pada akhir Februari. Teheran menuduh negara-negara tersebut memberikan dukungan kepada Amerika Serikat dalam operasi militernya. Serangan balasan Iran dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas militer, termasuk pangkalan angkatan laut AS di Bahrain yang menjadi sasaran rudal dan drone.
Situasi mulai mereda setelah gencatan senjata diberlakukan pada 9 April melalui mediasi Pakistan, meskipun perundingan untuk penyelesaian permanen konflik masih berlangsung. Di dalam negeri, isu ini juga berkaitan dengan ketegangan lama antara pemerintah Bahrain dan komunitas Syiah, yang selama bertahun-tahun mengeluhkan diskriminasi. Pemerintah Bahrain kerap menuduh Iran terlibat dalam memicu ketidakstabilan, termasuk selama gelombang protes Arab Spring pada 2011.