AS Ingin Jauhkan Venezuela dari Rusia dan Kuba

Amerika Serikat (AS) berharap Venezuela tak lagi bergantung pada Kuba dan Rusia jika terjadi transisi kekuasaan di negara tersebut. Saat ini AS mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela setelah Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pertengahan Januari lalu.

2019-02-07 15:35:00

Krisis Venezuela

"Rusia di sana saat ini. Kuba juga demikian. Kami sangat berharap ketika transisi (kekuasaan) damai terjadi, yang merupakan keinginan utama kami, selanjutnya rakyat Venezuela ingin berdaulat dan merdeka, tidak bergantung pada Kuba dan Rusia untuk keamanan atau kesejahteraan mereka," jelasnya sebagaimana dilansir dari Sputnik News, Kamis (7/2).

Pompeo menuding gerakan Hizbullah di Lebanon, yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, dianggap sebagai musuh oleh AS, juga aktif di Venezuela.

"Orang-orang tidak tahu bahwa Hizbullah memiliki sel-sel aktif, Iran mempengaruhi rakyat Venezuela dan seluruh Amerika Selatan. Kami punya kewajiban mengatasi masalah itu demi Amerika," jelasnya. Pompeo juga menyampaikan dia akan mengangkat isu ini selama berlangsungnya konferensi tingkat menteri Timur Tengah di Warsawa, Polandia.

Narasi AS

Sementara itu, Duta Besar Venezuela untuk India, Augusto Montiel, menyampaikan tak ada pasal dalam UU Venezuela yang mengizinkan seseorang mendeklarasikan diri sebagai presiden tanpa melalui pemilihan langsung secara demokratis oleh rakyat. Dia juga mengatakan AS yang mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido telah merancang dan memodali upaya kudeta di negaranya.

Augusto juga menuding pemberitaan media asing seperti AP, AFP, dan Reuters hanya menggunakan narasi AS terhadap krisis yang terjadi di Venezuela. Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara Press Club of India di New Delhi, Selasa (5/2).

"Pemimpin oposisi Juan Guaido, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Venezuela adalah boneka AS. Dia telah dilatih oleh CIA," ujarnya.

Augusto menambahkan, kantor berita media Barat seperti AP, AFP, dan Reuters bersekongkol dengan AS dan berupaya meyakinkan dunia ada kediktatoran di Venezuela.

"Di mana kediktatoran? Di Caracas atau Washington? Pemerintah AS sedang berupaya membangun opini yang keliru bahwa ada diktator di Caracas. Tapi kami menemukan bahwa mereka mengancam dan memfitnah setiap orang yang tidak mengikutinya. Jadi di mana itu kediktatoran?," jelasnya kepada Sputnik News.

Dia juga menuding AS ingin menguasi ladang minyak dan emas negaranya sehingga menyebarkan kebohongan tentang Venezuela ke berbagai belahan dunia. "Presiden Nicolas Maduro terpilih pada Mei 2018 dengan dukungan suara lebih dari 6 juta pemilih dan itu harus dihormati," pungkasnya.

(mdk/noe)