Agus Rahardjo

Penggeledahan di Purwakarta tak berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan di Jepara. Menurut Ketua KPK, penggeledahan di dua lokasi itu berbeda kasus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Selain menggeledah, tim Satgas lembaga antirasuah juga turut memeriksa Ahmad Marzuqi di kantor Bupati Jepara.

Dalam penggeledahan, tim lembaga antirasuah membawa satu koper dan satu dus dari ruangan orang nomor satu di Kabupaten Jepara itu.

"Contoh lain terkait kaderisasi, banyak sekali asalkan bisa menyediakan kantor untuk partai dipilih menjadi ketua partai tertentu. Ini yang perlu dipikirkan dengan baik oleh teman-teman partai," kata Agus.

Ketua KPK Agus Rahardjo meyakini, penerapan sistem integritas dalam partai politik dapat memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Sistem integritas ini antara lain, masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Era orde baru, skor Indeks Persepsi Korupsi hanya 17 dan terburuk di Asia Tenggara. Namun, secara perlahan skor IPK Indonesia perlahan membaik. Pada 2017, skor IPK Indonesia mencapai angka 37.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (28/11) dini hari. Kali ini, tim KPK menangkap salah satu penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly akan mengkaji usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Yasonna menilai perubahan UU Tipikor memang penting sehingga secepatnya perlu dikaji.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan pentingnya pemerintah melakukan revisi Undang-undang Tipikor. Agus menyebut lembaganya bisa saja melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setiap hari, jika tenaga yang dimiliki tercukupi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mendesak pemerintahan Jokowi agar segera merevisi UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Menurut dia, hal ini lantaran masih banyaknya kepala daerah yang melakukan praktik korupsi.

Agus menceritakan perjuangan pasang surut terjadi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi yang merupakan gedung lama KPK. Menurut dia, banyak lembaga pemerintahan yang ingin menempati gedung tersebut lantaran lokasinya yang strategis.

KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 Remigo Yolanda Berutu (RYB), Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali (DAK), dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

Remigo diduga menerima Rp 550 juta yang diberikan pada 16 November 2018 sebesar Rp 150 juta dan pada 17 November 2018 sebesar Rp 400 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan menelusuri dugaan aliran uang Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu kepada jajaran Polda Sumatera Utara. Uang tersebut diduga untuk menghentikan kasus dugaan korupsi istri Remigo, Made Tirta Kusuma Dewi.

KPK menahan Bupati Remigo dan dua tersangkanya selama 20 hari kedepan sejak hari ini.

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (RYB) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diduga menerima uang suap mencapai Rp 550 juta dari kontraktor. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Remigo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu (RYB) terkait suap proyek di wilayahnya. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 150 juta yang akan diserahkan ke Remigo.

otal uang yang diduga diterima Remigo sebesar Rp 550 juta. Tanggal 16 November diduga menerima Rp 150 juta. Pada 17 November sebesar Rp 250 juta dan sebelum OTT sebesar Rp 150 juta.

OTT terhadap Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, menambah panjang daftar kepala daerah di Sumatera Utara yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total sudah sembilan orang yang ditangkap atau ditahan lembaga antirasuah itu.

Harta kekayaan Remigo pada 2016 mencapai Rp 54 miliar. Jumlah tersebut bertambah sekitar Rp 2 miliar dalam kurun waktu setahun. Sebab, berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 15 Juli 2019, Remigo tercatat mempunyai harta sebesar Rp 52 miliar dan USD 52.000.