Wapres JK ingatkan pemberian keringanan pajak tak bisa sembarangan
Merdeka.com - Sejak diberlakukannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementerian Keuangan menyerahkan wewenang pemberian fasilitas fiskal berupa kemudahan pajak maupun bea cukai pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kemenkeu menempatkan stafnya di BKPM mengingat pemberian fasilitas fiskal (keringanan pajak) baik tax holiday maupun tax allowance akan dilakukan di BKPM. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, pemberian keringanan pajak tidak sembarangan.
"Ya (pemberian keringanan) pajak memang harus hati-hati. Kalau tidak, semua bebas pajak. Lalu pajak apa lagi yang kita kejar?" ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (24/2).
JK sapaan akrabnya menuturkan, bergesernya wewenang pemberian keringanan pajak dari Kemenkeu ke BKPM sudah sesuai dengan aturan. Sebab, pemberian keringanan pajak sejalan dengan upaya menggenjot investasi.
Pemberian keringanan pajak pun harus disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku. "Tax allowance itu dengan investasi tertentu, di luar Jawa, Indonesia Timur, tergantung jenis investasinya dan wilayahnya. Begitu kan,"
Terkait pelaksanaan PTSP, JK memberi catatan perlunya menambah desk perizinan daerah. Sesungguhnya, setiap daerah sudah memiliki PTSP. Namun perlu diintegrasikan dengan PTSP di pusat yakni di BKPM. Tidak ada alasan integrasi antara PSTP daerah dan pusat tidak bersinergi.
"Harus jalan, seperti di bawah tinggal dijadikan satu saja kan. Dulu mungkin soal IT, sangat bergantung sistem. Mungkin waktu itu sistem belum berjalan betul, IT belum jalan betul. Sekarang IT sudah jalan, gampang sudah. Mesti online ke daerah," jelasnya.
Wapres meminta proses integrasi dengan PTSP daerah dilakukan dalam waktu singkat. "Satu bulan. Apa yang susah? Internet ada. Anda saja bisa satu hari apalagi BKPM kan?" singkatnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaTidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, Jokowi meminta KPU pusat sampai daerah harus siap menjalankan pemilu yang jujur, adil dan dipercaya oleh rakyat
Baca SelengkapnyaJPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya