UU baru buat proses pembebasan lahan maksimal 3 tahun

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, menyatakan Undang-Undang Pembebasan Lahan yang baru akan bisa mempercepat realisasi infrastruktur. Sebab, setiap mekanisme, mulai dari penaksiran harga lahan, sampai keberatan warga, diberi batas waktu 3 tahun.

Sampai saat ini, realisasi belanja modal bidang infrastruktur dari pengamatan Bappenas memang terkendala karena lambatnya pembebasan lahan.

"Lihat saja dulu ketika tidak ada kejelasan proses dan mekanisme pembebasan lahan. Ada yang mangkrak sampai 10 tahun," kata Armida di Jakarta, Rabu (23/10).

Selain pembebasan lahan diberi batas waktu, hak masyarakat juga tetap dijaga. Hal itu, menurut Armida dapat dilihat dari pelibatan surveyor independen untuk menaksir harga tanah yang akan menjadi lokasi infrastruktur tertentu.

"Mestinya dengan UU baru pembangunan infrastruktur lebih efektif karena ada kepastian. Semua tahapan ada maksimumnya, sehingga tidak berkepanjangan. Ya kira-kira proses pembebasan sampai membangun makan waktu tiga tahun," ujarnya.

Tetapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak diterapkan secara surut. Sehingga, cuma proyek-proyek baru yang sudah menjalankan mekanisme ini. Sedangkan infrastruktur yang sudah dijalankan sebelum 2011 masih memakai beleid lama.

Armida mengatakan, jika proses pembebasan lahan untuk proyek yang dianggap penting berlarut-larut, ada pengecualian supaya bisa menggunakan aturan anyar.

"Pembebasan lahan yang sudah berjalan pakai aturan lama, diberi waktu sampai 2014, kalau tidak selesai juga, ya pakai yang baru," cetusnya.

UU lahan yang baru menjamin proses appraisal (penaksiran harga tanah) hanya boleh makan waktu sebulan. Demikian pula protes warga jika harga tak sesuai, harus segera diputuskan kepala daerah dalam waktu 30 hari.