Tiga tahun lagi OJK punya kantor sendiri
Merdeka.com - Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru saja dilahirkan, berkeinginan memiliki gedung sendiri dan tidak menumpang di gedung lain. Saat ini, aktivitas OJK terbagi di berbagai tempat, di gedung Bapepam-LK, gedung Bank Indonesia, dan di gedung Bidakara.
Kondisi ini diyakini tidak efektif. Terlebih, jika nanti semua formasi dan pegawai OJK yang diperkirakan mencapai 2.500-3.000 orang sudah aktif bekerja.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad berharap, pembangunan gedung baru tersebut akan selesai tiga tahun lagi.
"OJK membutuhkan gedung dalam satu lokasi yang diharapkan tahun 2015 sudah dapat diwujudkan sehingga dapat menampung seluruh pejabat dan pegawai OJK," kata Muliaman di Komisi XI DPR RI, Senin (8/10).
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin mengatakan, kemungkinan perencanaan gedung baru akan diajukan oleh DK OJK. Menurutnya, membuat gedung bukan perkara mudah, perlu perencanaan yang matang. Terlebih untuk gedung atau instansi pemerintahan.
"Jadi dia mungkin baru mau mengajukan dan untuk pengajuan konsultasi perencanaan pembangunan, bikin gedung kan gak gampang. Baru dibikin konsultan perencanaannya, tanahnya nanti kita pikirkan lah," kata Kiagus.
Kiagus justru ragu gedung tersebut bisa selesai tiga tahun ke depan. "Mungkin tidak lah. Tapi kita gak tau lah. Saya tidak bisa katakan kapan selesai atau tidak. Pokoknya semangatnya membantu OJK ya," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK menyebut ada tiga pihak yang dikenakan kewajiban dalam pelaporan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
Baca SelengkapnyaPeluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca SelengkapnyaAdanya ruang untuk inovasi ini dapat membuka akses ke pasar baru, dimana hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaDulu banyak peristiwa penting yang terjadi di bangunan kuno ini.
Baca SelengkapnyaOIKN menggelar diskusi terbuka bersama media dalam rangka membagikan informasi perkembangan terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaLima fakta Masjid Istiqlal yang tidak banyak orang tahu
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya