Pembangunan PLTN di Indonesia masih mempertimbangkan kesiapan sejumlah hal. Pertama, saat ini, kebutuhan transisi energi di Indonesia masih mengutamakan sumber alternatif selain nuklir.
Perusahaan Listrik Negara Nusantara Power (PLN NP) selaku subholding PT PLN (Persero) buka suara terkait hambatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
Direktur Management Human Capital and Administrasi PLN NP, Karyawan Aji menyebut, pembangunan PLTN di Indonesia masih mempertimbangkan kesiapan sejumlah hal. Pertama, saat ini, kebutuhan transisi energi di Indonesia masih mengutamakan sumber alternatif selain nuklir.
"(Terkait nuklir) itu tergantung kebutuhan kita ke depan, itu transisi energi itu mau secepat apa," kata Aji kepada awak media dalam acara Halal Bihalal PLN Power di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).
Dia mencontohkan, fokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pembangkit ramah lingkungan lainnya. Meski demikian, dia tidak mengungkapkan alasan pemerintah masih enggan untuk menggarap pembangkit nuklir di Indonesia.
"Memang pendukung yang kuat untuk transisi energi yang cepat ya PLTN, tapi kalau memang agak lama ya, mungkin kita bisa sesuai (peta) jalan ya bisa menggunakan yang renewble konvensional PLTS, kemudian PLTA biomassa ,dan sebagainya, itu masih mungkin," bebernya.
Dia mengaku, rencana kerja sama pemerintah untuk pembangunan nuklir bersama Korea Selatan masih dalam tahap penjajakan. Pemerintah juga masih membuka kerja sama pembangunan nuklir dengan sejumlah negara.
"Progresnya masih MOU dengan beberapa perusahaan, tidak hanya Korea, ada Rusia untuk penjajakan dulu, karena kita masih belum tahu teknologinya," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia ditargetkan akan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Bangka Belitung pada 2032.
Pembangkit tenaga nuklir pertama di Tanah Air tersebut dibangun oleh perusahaan listrik swasta asal Amerika Serikat, PT ThorCon Power Indonesia dengan kapasitas 500 MW.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prahoro Nurtjahjo, mengatakan bahwa Indonesia perlu menyiapkan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.
Kementerian ESDM juga telah menjalani beberapa strategi secara internal maupun luar, termasuk melakukan beberapa diskusi dengan International Atomic Energy Agency (IAEA).
"Intinya kalau kita lihat, ini sesuatu yang baru bagi kita di Indonesia. Jadi kalau masalahnya bukan teknologi saja, tapi masalah sosial," ujar Prahoro di Jakarta, Jumat (19/1).
dalam proyek Hijaunesia 2023, PLN IP memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
Baca Selengkapnya
Indonesia perlu menyiapkan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.
Baca Selengkapnya
Jika pengembangan lapangan migas terus tertunda, maka diperkirakan di tahun 2042, Indonesia akan menjadi negara pengimpor net migas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mematok target besar dalam memanfaatkan energi surya, 4,680 MW pada tahun 2030.
Baca Selengkapnya
Sistem kelistrikan Nusa Penida akan ditambah kembali dengan pembangkit hijau sebesar 14,5 MW.
Baca Selengkapnya
Pemberian kompor induksi ini bertujuan untuk mengurangi impor gas LPG.
Baca Selengkapnya
Indonesia merupakan mitra penting China dalam bersama-sama membangun dan berkontribusi terhadap target NZE 2060 di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Realisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca Selengkapnya
Proyek tersebut antara lain PLTS Banyuwangi, PLTS Pasuruan, PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Terapung Kedung Ombo.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi