Terkendala Kepastian Perizinan, Investor Asing Tak Mau Masuk RI

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Muhammad Faisal meminta pemerintah untuk memberi kepastian kebijakan agar iklim investasi dalam negeri lebih menarik bagi investor. Terutama kepastian dalam proses perizinan.

"Yang paling utama kepastian kebijakan. Rekomendasi usaha itu kan bagian dari perizinan. Kalau rekomendasi masih lama berarti perizinan prosesnya masih lama. Tapi yang lebih penting juga kepastian dari perizinan," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (6/9).

Menurut Faisal, biaya untuk perizinan sebetulnya tidak terlalu berpengaruh pada investor. Sebab yang paling penting adalah kepastian bagi investor dalam memperoleh izin berusaha.

"Kalau biaya perizinan misalnya mahal, tapi kalau dia pasti perizinan itu, mahal tapi sudah pasti dalam waktu satu bulan selesai atau satu minggu selesai itu bisa dipegang oleh investor. Jadi investor jadi lebih nyaman," ujar dia.

Dari pada biaya pengurusan izin yang murah, tapi tanpa adanya kepastian kapan tepatnya investor mendapatkan izin usaha. "Dari pada perizinan yang murah tapi nggak jelas, nggak ada kepastian. Bisa selesainya bisa satu minggu, bisa satu bulan, bisa dua bulan itu mengganggu buat investor," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kecewa karena perusahaan asing lebih memilih berinvestasi di negara lain ketimbang Indonesia. Dia mendapat laporan dari Bank Dunia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China, justru berinvestasi ke negara-negara tetangga.

"23 (perusahaan) memilih (investasi) di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Enggak ada yang ke kita," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan perekonomian di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/9).

"Sekali lagi, 33 perusahaan di China yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, Malaysia," Jokowi mengulang.

Mantan Walikota Solo itu meyakini ada persoalan serius sehingga para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Jokowi menyebut perusahaan asing tersebut memilih Vietnam lantaran waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan perizinan hanya dua bulan.

"Kita bisa bertahun-tahun, penyebabnya hanya itu, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, saya suruh kumpulkan regulasi-regulasi ya itu (untuk sederhanakan)," kata Jokowi.

Jokowi kembali mengatakan bahwa pada 2017, 73 perusahaan di Jepang juga memilih relokasi ke Vietnam daripada Indonesia. Kala itu, dia menyebut ada 43 perusahaan investasi ke Vietnam, sementara Indonesia hanya 10 perusahaan.

"Sekali lagi masalah itu ada di internal kita sendiri. Ada kunci agar kita keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global ada di situ, dan kemungkinan kita bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi global yang semakin besar juga ada di situ," ujar Jokowi.